Gubernur Banten Serahkan Nota Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2018

0
108

“Banten salah satu provinsi berpredikat tinggi di Indonesia (peringkat ke delapan nasional) dan telah mencapai target yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD sebesar 71,77 poin.”

Demikian diungkap Gubernur Banten Wahidin Halim saat menyampaikan Nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018 di Gedung DPRD Banten,Rabu,(06/03/2019).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah turut di hadiri Wakil Gubernur Banten Andika Hazruny, Penjabat Sekretaris Daerah Ino S Rawita dan para kepala organisasi perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten.

Gubernur Banten mengatakan pada tahun anggaran 2018, tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 sebagai kebijakan tahunan dari RPJMD tahun 2017-2022, telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah, yang meliputi : peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan; pembangunan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku;pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi lokal; perlindungan dan rehabiltasi sosial; pemanfaatan sumber daya kelautan; perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; dan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan penatausahaan, keuangan daerah.

“Ketujuh prioritas daerah tersebut, dilaksanakan dalam 321 program, 1 013 kegiatan dan dijabarkan dalam 35 bidang urusan,” jelas Gubernur Banten.

Gubernur Banten juga mengungkapkan capaian rencana pendapatan daerah yang mencapai 98%. Dari rencana pencapatan sebesar Rp 10,48 triliun terealisasi Rp 10,32 triliun. Tingkat serapan APBD Provinsi Banten 2018 mencapai 90,93% dari Rp 13,05 triliun terserap Rp 9,99 triliun.

Ditambahkan Gubernur Banten, untuk merealisasikan secara optimal capaian indikator makro pembangunan Provinsi Banten dan capaian indikator kinerja program perangkat daerah, penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan akuntabilitas kinerja sehingga bisa mengefisiensikan belanja pembangunan yang selanjutnya diredistribusikan lebih banyak pada belanja yang langsung terasa manfaatnya oleh publik seperti belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) dapat direalisasikan sebesar 71,77 poin lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 yaitu 71,42 poin. Menjadikan Banten salah satu provinsi berpredikat tinggi di Indonesia (peringkat ke delapan nasional) dan telah mencapai target yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD sebesar 71,77 poin,” papar Gubernur Banten.

Di tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,49 dari 5,81 yang ditargetkan. Sedangkan tingkat inflasi mencapai 3,42% dari 3,7% yang ditetapkan dalam RPJMD. “Keberhasilan eksekutif dalam melaksanakan Perda APBD adalah keberhasilan legislatif,” tegas Gubernur Banten.

Gubernur mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Banten yang telah menyampaikan rekomendasi dalam laporan panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2017.

“Pada tanggal 8 Mei 2018, kami tindaklanjuti melalui: implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sakip) baik dari sisi perencanaan, pengukuran, capaian, pelaporan dan evaluasi dengan indikator yang lebih dapat dipertanggungjawabkan pada setiap level jabatan, sehingga berimbas pada peningkatan nilai sakip banten dari cukup (cc) menjadi baik (b),” ungkap Gubernur Banten.

Selanjutnya DPRD Provinsi Banten membentuk susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus untuk membahas laporan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2018 tersebut. Sidang menetapkan Upiyadi Muslikhdai Fraksi Hanura sebagai ketua, wakil Suryadi Nian dari Fraksi Nasdem, dan sekretais Anisa Indahwati dari Fraksi PDIP. (msa)