Pembentukan Zona Integritas

0
38

Gubernur Sepakat Wujudkan Banten Bebas Korupsi

“Langkah ini menjadi momentum bersama seluruh aparatur hukum, pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memberantas dan memerangi korupsi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten.”Ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi atas dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten pada Kamis (14/2/2019) di Halaman Apel Kejaksaan Tinggi Banten, Kota Serang.

Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Kapolda Banten, Ketua DPRD Banten, Kepala Pengadilan Tinggi Banten, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Ketua Ombudsman Banten, dan Kepala BNN Banten. Ditegaskanya, pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi adalah semata-mata untuk menjaga negeri ini tetap makmur dan masyarakat semakin sejahtera.

“Pemberantasan korupsi telah menjadi kesepakatan bersama baik dari pemerintah, aparat penegak hukum dan terutama masyarakat. Maka harus diwujudkan oleh bersama, harus punya semangat bersama yang kuat,” tambah Gubernur Banten.

Gubernur Banten mengungkapkan, semangat itu telah dituangkan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi di internal Pemprov. Sejak tahun 2012, Pemprov Banten sudah bekerjasama dengan Kejati, Kepolisian dan BPK untuk membersihkan Provinsi Banten dari kasus-kasus korupsi dan akan terus berjalan.

Sementara, untuk pengendalian internal, Pemprov Banten memiliki Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat dan bekerjasama dengan para auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pencegahan dini terjadinya penyalahgunaan anggaran.

“20 personil BPKP kita perbantukan di Provinsi Banten, cuma ada di Provinsi Banten (melibatkan BPKP-red), (daerah-red) yang lain nggak ada. Memang kurang jumlahnya (personil-red), tapi kita operasionalkan mereka dengan aktif di sini. Untuk itu, Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) kita juga satu-satunya di Indonesia yang gunakan. Perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan tata keuangan sudah terintegrasi. Jadi nggak bisa main-main,” papar Gubernur Banten.

Dari pencanangan zona integritas, diharapkan menjadi motivasi untuk mendorong seluruh pihak segera menuntaskan persoalan-persoalan korupsi di Provinsi Banten. Kepala Kejati Banten Happy Hadiastuty menjelaskan bahwa pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini merupakan bentuk kesungguhan Kejati Banten bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Provinsi Banten untuk mewujudkan instansi dengan para aparatur yang berintegritas dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat hukum.

“Harus diakui bahwa masih ada oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak sesuai dengan tata kerja Kejaksaan. Inilai yang menjadi kendala tercapainya pembangunan Zona Integritas. Maka, penerapan pembangunan Zona Integritas ini adalah salah satu formulasi yang tepat untuk membangkitkan wibawa aparat hukum khususnya Kejaksaan, dalam mewujudkan good governance dengan melaksanakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kembali meraih kepercayaan publik,” tutup Happy.