Obsesi Membangun Kesehatan Banten

37

“Menjadi salah satu obsesi saya saat memimpin untuk membangun kesehatan dan pendidikan,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim ketika melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Tahap 3 UPTD RSUD Malingping, Kabupaten Lebak (Selasa, 09/07/2019).

Obsesi itu tertuang dalam “Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas” sebagai salah misi Gubernur WH bersama Wakil Andika Hazrumy dalam memimpin Pemerintahan Provinsi Banten periode 2017 – 2022.

Saat naik ke panggung untuk memberikan sambutan, gubernur yang populer dipanggil Gubernur WH itu, diiringi yel-yel paramedis dan staf RSUD Malingping dalam memberikan layanan. Gubernur WH pun meminta untuk mengulang yel-yelnya hingga duakali serta mengomentarinya.

“Bagus berikan rasa nyaman dan rasa aman,” pesannya.

“Saya merasakan betul membangun kesehatan selama menjadi pemimpin. Lengkapi berbagai fasilitasnya,” perintah Gubernur WH.

Menurutnya, masalah kesehatan adalah salah satu amanah dari Allah swt. Kesehatan juga sebagai kerangka berpikir orang beriman.

“Memang, kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Dimana pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana mampu bersaing kalau masyarakatnya tidak sehat,” tegas Gubernur WH.

Gubernur WH pun ungkapkan pengalaman masa lalunya. Bagaimana penderitaan sebagai orang miskin saat sakit. Pengalaman masa lalu ini pula yang menjadi motivasinya ketika mendapatkan amanah seperti saat ini.

“Sehingga ketika jadi pemimpin saya berkomitmen untuk membangun kesehatan,” tegasnya.

Tidak hanya fasilitas kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi perhatiannya.

“Bayangkan kalau jalan tidak baik. Orang sakit bisa menghembuskan nafas terakhir karena jalan yang jelek harus ditempuh lebih lama,” ungkap Gubernur WH.

“Orang miskin juga kita bantu. Dokter dan perawat harus membantu orang miskin. Jangan diusir! Ada dua juta penduduk miskin di Banten yang harus kita perhatikan,” tegasnya.

Gubernur WH pun perintahkan RSUD Malingping untuk meningkatkan layanan. Tepis masalah gaji dan pendapatan, para dokter pun diminta mengajukan penawaran sebagai upaya Pemprov Banten agar para dokter khususnya dokter spesialis betah bertugas di Malingping.

Menurutnya, Malingping tidak jauh dari Jakarta. Pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah sudah merata. Sehingga akses menuju Serang atau Jakarta kini lebih mudah dan lancar.

“Mengabdi dan mengabdi, tanpa ambisis apa-apa. Lakukan yang terbaik untuk masyarakat.
Insyaaallah, Allah swt memberikan keberkahan,” pesannya.

“Kita, orang yang diberi kesempatan oleh Allah swt untuk berjuang yang terbaik. Untuk berbuat kebaikan kepada masyarakat,” tambah Gubernur WH.

“Semoga kehadiran saya memberikan motivasi dalam memberikan layanan masyarakat.
Jangan sakiti mereka, jangan khianati mereka,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala RSUD Malingping Dr Danang Hamsah Nugroho melaporkan dana pembangunan gedung tahap 3 RSUD Malingping mencapai Rp 40,319 miliar bersumber dari APBD Provinsi Banten 2019.

Pada tahun 2017 RSUD Malingping mendapatkan anggaran dana dari Pemprov Banten sebesar Rp 54 miliar untuk membangun gedung perawatan dengan kapasitas 115 tempat tidur. Tingkat okupansi ruang perawatan pada tahun 2018 mencapai 60,68 persen. Di tahun yang sama, RSUD Malingping telah melayani 2000 masyarakat miskin pengguna surat keterangan tidak mampu (SKTM).

“Berkat dukungan Bapak Gubernur Banten, RSUD Malingping sudah mencapai akreditasi perdana,” tambahnya.

Aksi Nyata

Usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung tahap 3 RSUD Malingping, esoknya harinya Gubernur WH menerima laporan dari warga. Salah seorang warga Malingping, Nining, menderita kanker ovarium stadium lanjut membutuhkan penanganan secara intensif. Gubernur WH pun langsung perintahkan jajaran RSUD Malingling untuk menanganinya dan memberikan pelayanan terbaik.

“Karena saya tidak ingin ada masyarakat Banten yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, kesehatan itu penting dan jadi salah satu prioritas saya,” ungkapnya.

Ditegaskan, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berkewajiban memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.

“Buat saya warga kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Banten, ya itu warga saya,” tegasnya.

Tim dokter dan perawat RSUD Malingping bersama dengan dokter PKM Malingping langsung melakukan kunjungan rumah dan melakukan assesment sosial dan medis. Dari hasil pemeriksaan, kondisi medis pasien mengalami luka bakar 70 persen sehingga memerlukan perawatan. Pasien pun langsung dibawa ke RSUD Malingping untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut tim dokter, pasien menderita kanker ovarium stadium lanjut yang unoperable karena sudah menjalar ke organ sekitar. Pasien harus mendapatkan perawatan di rumah sakit dan dilakukan tindakan. Pasien juga tercatat sebagai anggota BPJS KIS.

Pemprov Banten terus upayakan intergasi Program Kesehatan Gratis Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga masyarakat Banten yang belum tercover BPJS Kesehatan dapat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh Pemprov Banten.

Sebagai informasi, dalam mewujudkan peningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki tujuh program unggulan. Meliputi: kesehatan gratis untuk masyarakat Banten melalui integrasi Jamkesda dengan JKN; pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi Banten menjadi rumah sakit rujukan regional; pembangunan rumah sakit daerah untuk memenuhi rasio ideal jumlah tempat tidur dibandingkan penduduk melalui pembangunan Rumah Sakit di Banten Selatan (RS Cibaliung dan RS Cilograng); peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan bagi warga Banten; pembangunan integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar dengan Sistem Pelayanan Rujukan Daerah; penyediaan dokter pada fasilitas Kesehatan khususnya untuk wilayah terpencil dengan pemberian insentif bagi 440 dokter umum/ dokter gigi dan petugas kesehatan masyarakat melalui rekruitmen dokter/ dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya; dan peningkatan Kapasitas Regulasi di bidang Pelayanan Kesehatan melalui Insturksi Gubernur terkait Pelaksananaan Banten Cegah Stunting dan Banten Eliminasi TB. (msa)

Comments are closed.