Gubernur Banten Mediasi Menkumham dan Walikota Tangerang

0
60
Jpeg

Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia (Pusat) di daerah, fasilitasi mediasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Walikota Tangerang terkait perbedaan persepsi aturan dalam pembangunan Politeknik Pemasyarakatan dan Politeknik Keimigrasian di Kota Tangerang.

Menurut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) usai hadiri Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Pusat Daerah di Kantor Kemendagri Jakarta (Kamis, 18/7/2019), perihal perseteruan Menkumham dan Walikota Tangerang prinsipnya supaya antar pemerintah tidak saling konflik.

“Saya dan Kemendagri prinsipnya sama. Pokoknya pemerintah jangan merugikan rakyat. Tidak boleh antar lembaga pemerintah terlibat konflik,” tegas WH kepada wartawan di Pinang, Kota Tangerang.

Mantan Walikota Tangerang ini menambahkan, bersama Mendagri Tjahyo Kumolo sepakat bahwa di antara pemerintah harus kondusif. Semuanya harus saling memahami kepentingan daerah dan pusat.

“Semuanya harus diselesaikan, karena nanti khawatir akan menjadi preseden buruk,” ucapnya.

Kedepan setelah pihak yang bertikai menacabut laloran ke kepolisian, semuanya agar bisa saling memahami fungsi.

“Tiga hari ke depan setelah semuanya mencabut laporan. Akan kita bahas soal lahan Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang. Lalu kita bahas juga soal perizinan yang berkaitan dengan pembangunan Kemenkumham di Kota Tangerang,” tukasnya.

Ditegaskan, nantinya pihak Kemenkumham agar memfasilitasi kepentingan Pemkot Tangerang. Begitu juga dengan Pemkot Tangerang, harus bisa memfasilitasi kepentingan Kemenkumham. Sebab, semuanya pasti untuk kepentingan rakyat.

“Ini harus diselesaikan, lantara ada arahan langsung dari Pak Presiden,” ucap WH.

Jabat tangan bangun bangun kesepahaman, ki-ka: Walikota Tangerang Arief R Wismansyah – Gubernur Banten Wahidin Halim – Sekjen Kemenkumham Bambang Sariwanto – Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo

Masih menurut WH, inti persoalan ini adalah soal komunikasi. Ketika ada persoalan artinya semua bisa dibicarakan. Ini harus diselesaikam jangan sampai antara kemauan kedua belah pihak tidak terakomodir.

“Ada kemungkinan komunikasi yang terputus. Pihak Kemenkumham tidak cepat merespon Walikota Tangerang. Sehingga Pemkot Tangerang merasa tidak terakomodir, jadi, begitu juga sebaliknya. Maka responsifnya harus dibangun. Ada kemungkinan juga belum ketemu chemistry-nya dari dua-duanya,” pungkasnya.

Bangun Kesepahaman

Seperti diketahui Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Banten menggelar mediasi perseteruan soal peruntukan lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang pada Kamis (18/7/2019). Kemendagri berharap kepada Gubernur Banten untuk memfasilitasi mediasi kedua lembaga pemerintah itu supaya larut berkepanjangan.

“Kita akan memfasilitasi Walikota Tangerang dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membangun kesepahaman. Semoga dalam tiga hari ke depan ada kejelasan,” jelas WH kepada para wartawan usai Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Pusat dan Daerah di Ruang Operation Room Lantai 2 Gedung B Kemendagri Jakarta Pusat.

Rapat yang dipimpin Sekjen Kemendagri Hadi Probowo itu merupakan Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Banten sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Pengaduan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tehadap Walikota Tangerang Terkait Pembangunan PerguruanTinggi Politeknik Pemasyarakatan dan Politeknik Keimigrasian di Kota Tangerang.

Dijelaskan, Gubernur Banten akan membahas perbedaan persepsi terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Revisi Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang. Termasuk, mendorong kedua belah pihak untuk mencabut pelaporan dan tidak saling melaporkan ke pihak Kepolisian.

Sekjen Kemendagri menjelaskan, terjadi kesepakatan di antara kedua pihak untuk menarik laporan ke pihak Kepolisian serta memulihkan layanan publik seperti listrik, air minum, dan pengangkutan sampak dipulihkan.

Ditambahkan, jika mengacu pada Perda Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, diperuntukkannya untuk pemerintah, perdagangan, dan jasa, memang tidak ada pelanggaran. Namun, ada kisi-kisi yang perlu diperhatikan yang menjadi acuan Pak Wali.

Kesepakatam terakhir pada 16 Oktober tahun 2018. Walikota Tangerang harus memberikan perijinan. Namun Walikota Tangerang masih menunggu Revisi Perda Kota Tangerang No 6 Tahun 2012 yang masih dalam kajian Gubernur Banten.

“Namun secara norma hukum perijinan itu tidak perlu menunggu revisinya. Sedangkan evaluasi untuk revisi yang dilakukan Pak Gubernur membutuhkan waktu. Sehingga harus menggunakan acuan yang ada. Yang belum sempurna disempurnakan, termasuk persyaratan dari Kemenkumham. Untuk fasos dan fasum akan diserahkan ke Pak Walikota,” tambahnya.

Sementara itu Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menegaskan, Pemerintah Kota Tangerang mendukung program-program Pemerintah Pusat di Kota Tangerang.

“Dalam tiga hari ke depan kita difasilitasi oleh Pak Gubernur untuk membahas, dipelajari lebih detail sehingga apa yang diinginkan Kemenkumhan bisa kita penuhi,” ungkapnya.

“Untuk layanan publik, sejak kemarin sudah pulih (Rabu 17/07/2019, red),” pungkasnya.

Beda Persepsi

Seperti diketahui, kasus perselisihan mencuat ketika Menkumham Yassona Laoly berkunjung ke Kota Tangerang dan mempermasalahkan lahan milik Kemenkumham. Dari persoalan itu kemudian memanjang hingga Pemkot Tangerang menghentikan kegiatan pelayanan yang berada di lingkup lahan milik Kemenkumham. Yasona Laoly pun melaporkan Walikota Tangerang atas penguasaan lahan di sejumlah titik wilayah Kota Tangerang.

Untuk memberikan ijin pembangunan di lahan Kemenkumham, Walikota Tangerang berpegang pada Perda Kota Tangerang No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012 – 2032. Dalam Perda itu, lahan Kemenkumham peruntukannya untuk pemerintahan, pertanian, dan perdagangan.

Sementara itu, evaluasi atas Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2012 yang diajukan Pemkot Tangerang ke Pemprov Banten hingga saat ini masih dalam tahap finalisasi. Walikota Tangerang bersikukuh, kalau pihaknya mengeluarkan ijin bisa dipidana karena melanggar undang-undang. Karena sebagian lahan Kemenkumham termasuk lahan ruang terbuka hijau (RTH).

Sengketa lahan di antara kedua belah pihak terjadi sejak 2014. Lahan milik Kemenkumham di Kota Tangerang seluas 181 ha. Sekitar 23 ha belum dibangun. Kemenkumham akan membangun beberapa perkantoran di lahannya yang belum terbangun. Antara lain rumah susun empat lantai, kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) percontohan, kantor lembaga penitipan anak sementara (LPAS), gudang pengayoman, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Kampus Politeknik, dan Tower Pengayoman.

Walikota Tangerang pun memberikan opsi untuk membangun alun-alun di tengah Politeknik itu. Agar masyarakat tetap bisa merasakan RTH di wilayah itu. Politeknik yang dibangun di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar setiap Senin sampai Jumat. Pada Sabtu dan Minggu, masyarakat umum bisa menggunakan alun-alun.

Kota Tangerang memilki RTH sebanyak 30 persen termasuk di atas lahan milik Kemenkumham. Pada tahun 2017, Pemkot Tangerang menandatangani perubahan Rencana Tata Ruang Wilayan.

Pemkot Tangerang mengusulkan masterplan yang dinilai saling menguntungkan antara Pemkot Tangerang dan Kemenkumham dalam pembangunan di lahan Kemenkumham. Sehingga Kemenkumham tetap membangun dan Pemkot Tangerang tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dengan peraturan rencana tata ruang wilayah.

Pemkot Tangerang mengusulkan alun-alun di politeknik. Balai pemasyarkatan dan lembaga pemasyarakatan dibuatkan blok-bloknya. Termasuk pemindahan Stasiun Tanah Tinggi agar tidak terlalu macet.

Walikota Tangerang keberatan dengan rencana penambahan dua lembaga permasyarakatan di Kota Tangerang. Alasannya, saat ini sudah ada lima lapas di Kota Tangerang. Sehingga tidak mau Kota Tangerang mendapatkan julukan Kota Lapas. (msa)