WH : Jangan coba-coba ngasih saya sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh KPK dan udang-undang pasti saya tolak

0
219

Serang-Dalam mendukung pencegahan korupsi di sekitar swasta,Dikyanmas KPK membentuk komite advokasi daerah ,yaitu sebagai wadah komunikasi antara regulator yang terdiri dari pemerintah daerah (Provinsi dan kab/kota) dan pelaku usaha.

Gubernur Banten Wahidin Halim menghadiri acara penguatan komite advokasi daerah anti korupsi Provinsi Banten,di pendopo Gubernur Banten,KP3B,Curug,Kota serang,Kamis,13/09/2019.

Dalam pengarahanya Gubernur mengatakan kenapa kita masih korupsi pedahal kita sebagi pegawai telah diberikan oleh allah jaminan untuk hidup,pengahasilan yang kita dapatkan sudah cukup,cuma memang sahwat kita di dalam hati selalu berfikir punya satu ingin dua,punya mobil ingin yang paling bagus, begitu seterusnya.

“Jangan coba-coba ngasih saya sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh KPK dan udang-undang pasti saya tolak,saya sudah nyaman hidup begini”,Ujar Gubernur.

Pada saat ini kita telah melaksanakan e samsat,simral,e Bansos ini semua saran-saran dari KPK yang kita laksanakan,kita juga mengudang Satgas dari BPKP yang ditempatkan di Provinsi Banten untuk memperkuat inspektorat dalam rangka audit.saya tidak mau ketingalan dengan jawa timur atau Provinsi Lainya ,saya harus melakukan yang terbaik untuk kemajuan provinsi Banten,tambah Gubernur.

Saya menyambut baik dengan Kadin Banten, kita akan bangun semangat dan Integritas,insaallah Banten akan maju,kita bangun Banten lama yang dulunya kumuh sekarang sedang dilaksanakan revitalisasi atau penataan Banten Lama yang akan saya jadikan museum beradaban.

Gubernur mengharapkan program-program pro rakyat jangan sampai dipotong,jangan di ambil,jangan di korupsi biarkan itu mengalir kepada rakyat,hak-hak rakyat harus kita lindungi,tegas Gubernur.