Rp 28 Miliar Untuk Bangun Rumah

0
95

Pemerintah Provinsi Banten siapkan dana Rp 28 miliar untuk membangun rumah korban tsunami Selat Sunda. Korban tersebar dari Pantai Cinangka Kabupaten Serang hingga Pantai Ujung Jaya Kabupaten Pandeglang.

Pemerintah Provinsi Banten membangun rumah warga korban terkena tsunami yang melanda kawasan Anyer, Carita dan Labuan Pandeglang Desember 2018 lalu. Program rehabilitasi ini sejalan dengan instruksi Gubernur Wahidin Halim agar proses percepatan dampak tsunami segera terselesaikan.

Gubernur WH meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mendata secara rinci dan menginventarisir kerugian yang diderita oleh masyarakat guna menghitung jumlah bantuan yang dibutuhkan. Langkah itu dilakukan agar bantuan tepat sasaran.

Data Kerugian Kerusakan Rumah Terdampak Bencana

Menindaklanjuti arahan Gubernur Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PRKP) Pemprov Banten, dengan data yang ada direncanakan akan membangun 717 rumah milik warga yang terdampak dengan kategori Rusak Berat (RB) dan Rusak Total (RT).

“Rumah rusak kalau gak salah sebanyak 1.309 yang akan kita perbaiki sesuai janji Gubernur (Wahidin Halim). Itu jumlahnya 717 rumah untuk yang masuk kategori rusak berat dan rusak total,” ujar M. Yanuar Kepala Dinas PRKP Banten kepada Menara Banten (21/01/2019).

Yanuar juga menuturkan, untuk alokasi anggaran pihaknya sudah menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mencapai Rp 40 juta per rumah. Adapun biaya yang disalurkan tersebut berasal dari APBD Provinsi Banten melalui skema pergeseran anggaran.

“Ada dana yang sudah ada dari OPD, ada juga berasal dari sistem dana pergeseran. Untuk soal dana pergeseran ini, Pemprov sudah diakusi dan meminta izin kepada Kemendagri untuk bisa dilakukan pergeseran,” ucapnya.

Khusus untuk anggaran pergeseran, lanjut Yanuar, apabila rumah yang dibangun itu sebanyak 717, maka dana yang akan digeser itu kurang lebih sekitar Rp 28 miliar. Selain itu, karena memakai sistem pergeseran, maka perencanaannya harus matang dan detil bagi penerima bantuan nanti.

“Jadi karena dana APBD, syaratnya pertama lahan tanah harus pasti atau ada terlebih dahulu. Ini dilakukan karena alasan pertanggung jawabannya harus jelas. Penerima pun harus sesuai dengan daftar penerima bantuan,” tambah Yanuar. Pihaknya, papar Yanuar, akan menerapkan sistem sesuai zonasi berbasis by name by adress. Artinya, penerima bantuan harus sesuai dengan nama yang tertera di KTP dan alamatnya sesuai pula.

Hal itu dilakukan sebagai proses verifikasi agar tak ada bantuan yang salah sasaran. “Konsep By Name By Adress, sebagai filter atau screaning agar bantuan tepat sasaran. Karena model ini, sangat tepat untuk menguji kebenaran data penerima bantuan,” jelas Yanuar.

Kadis yang dikenal humoris ini juga mengatakan, pihaknya juga sudah melayangkan surat berisi permintaan bantuan ke Kementerian PUPR terkait pembangunan rumah khusus, bagi korban tsunami. Bantuan tersebut diminta dalam bentuk mulai dari nol sampai rumahnya selesai.

“Kami juga sudah berkirim surat ke Kementerian PUPR, untuk meminta bantuan pembangunan rumah khusus bagi korban tsunami. Tapi khusus yang ini, syaratnya tanah harus milik pemerintah daerah dan siap dibangun,” katanya. Ia pun tidak menutupi bahwa untuk lahan pemerintah daerah memang sudah ada. Akan tetapi masih belum cukup. Selain itu, upaya Dinas PRKP bukan hanya itu saja, Ia berharap anggaran bisa didapat dari alokasi lain seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), guna bisa dimanfaatkan dalam membantu korban yang terdampak tsunami.(dib)

RENCANA LOKASI HUNIAN TETAP KAB PANDEGLANG

NoLokasiAlokasi untuk
Kecamatan
LuasKeterangan
1EX. PT. M 10 S, Ds. KarangbolongCigeulis,
Cimanggu
5 Ha
2Tanah direstribusi BPN Ds. mekarsariPanimbang8,7 Ha
3Tanah Pemda Kp. Leuwi GedeSukaresmi,
Pagelaran
9.900 ha
4Tahah Ex eksodan Samping Smp 1 sumurSUMUR7000 m2
5Bumi Perkemahan tembongCarita8000 m2
6tanah pasar laba Kp. laba Ds. CigondangLabuan1,7 Ha