APBD 2018 Provinsi Banten, Realisasi Tinggi Serta Raih WTP

0
143

Realisasi Pendapatan APBD 2018 Provinsi Banten mencapai 98,50 persen. Sedangkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) 2018 sebesar Rp 1,07 triliun terkait tidak terealisasinya sejumlah pengadaan lahan dan sisa transfer ke kabupaten/kota.

“Realisasi APBD 2018 Provinsi Banten yang cukup tinggi dan bersyukur atas diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun yang sama,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD Provinsi Banten (2/7/2019).

Gubernur Banten menyampaikan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 disajikan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Keuangan tersebut, memuat 7 (tujuh) laporan. Yakni: laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; laporan operasional; neraca; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; serta, catatan atas laporan keuangan.

Pertama, Laporan Realisasi Anggaran. Meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 10,320 triliun, atau 98,50 persen dari target sebesar Rp 10,477 triliun bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 6,329 triliun atau 100,52 persen dari target sebesar Rp 6,296 triliun; Pendapatan Transfer sebesar Rp 3,978 triliun atau 95,26 persen dari target sebesar Rp 4,176 triliun; dan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 12,938 miliar atau 228,20 persen dari target sebesar Rp 5,670 miliar.

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp 7,309 triliun atau 88,91 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp 8,220 triliun yang terdiri dari: Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 5,946 triliun atau 92,37 persen dari anggaran sebesar Rp 6,437 triliun; Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 1,362 triliun atau 77,25 persen dari anggaran sebesar Rp 1,763 triliun; dan, Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp 532,770 juta atau 2,78 persen dari anggaran sebesar Rp 19,189 miliar.

Selanjutnya untuk pengeluaran Transfer tahun 2018, terealisasi sebesar Rp 2,683 triliun atau 94,67 persen dari anggaran sebesar Rp 2,834 triliun, yang terdiri dari: transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2018 terealisasi 100 persen atau sebesar Rp 752,409 miliar. Jumlah ini keseluruhannya merupakan Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan realisasi 0 persen dari anggaran sebesar Rp l75 miliar.

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan transfer serta pembiayaan pada tahun 2018 tersebut, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.079 triliun.

Laporan Keuangan kedua adalah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yaitu laporan yang menggambarkan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan perhitungan sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih tahun 2017 dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, serta ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2018 menjadi Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1,079 triliun.

Laporan Keuangan ketiga yaitu Laporan Operasional (LO) yang menggambarkan kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2018. Pendapatan-LO Provinsi Banten tahun 2018 adalah sebesar Rp 10,505 triliun, bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah -LO, Pendapatan Transfer- LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO. Beban Provinsi Banten tahun 2018 sebesar Rp 9,424 triliun, meliputi : Beban Operasi dan Beban Transfer. Terdapat surplus dari kegiatan operasi sebesar Rp 1,081 triliun.

Dari kegiatan non operasional terdapat defisit sebesar Rp 17,715 miliar yang seluruhnya merupakan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Pos Luar Biasa mengalami defisit sebesar Rp 532,770 juta yang seluruhnya merupakan Beban Luar Biasa. Berdasarkan perhitungan, Laporan Operasional Provinsi Banten tahun 2018 mengalami surplus sebesar Rp 1,062 triliun.

Laporan keuangan keempat Neraca Daerah, menggambarkan tentang posisi keuangan Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2018. Yakni: Jumlah Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp 17,096 triliun, meliputi : aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Jumlah Kewajiban Pemerintah Provinsi Banten per 31 Desember 2018 sebesar Rp 268,978 miliar. Seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah Ekuitas Provinsi Banten tahun 2018 sebesar Rp 16,827 triliun.

Laporan Keuangan yang kelima adalah Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yaitu laporan yang menggambarkan perubahan Ekuitas Provinsi Banten pada tahun 2018, dengan penjelasan sebagai berikut: Ekuitas Awal Provinsi Banten sebesar Rp 15,880 triliun; Surplus/Defisit LO sebesar Rp 1,062 triliun; Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap dan Lain-lain sebesar minus Rp ll5,545 miliar; dan, Ekuitas Akhir sebesar Rp 16,827 triliun.

Komponen Laporan Keuangan yang keenam adalah Laporan Arus Kas, laporan yang menggambarkan tentang penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2018.

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 mencatat Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, serta Kas BOS, Kas BLUD dan Kas Lainnya sebesar Rp 752,408 miliar.

Selama Tahun Anggaran 2018 terdapat kenaikan kas bersih sebesar Rp 327,768 miliar. Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran serta Kas BOS, Kas BLUD dan Kas Lainnya sebesar Rp 1,080 miliar.

Silpa APBD 2018

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada APBD Provinsi Banten Tahun 2018 sebesar Rp 1,07 triliun. Pemerintah Provinsi Banten melalui Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan jawaban di hadapan anggota DPRD Provinsi Banten terkait dengan tingginya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tentang Jawaban Gubernur Atas Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Banten Atas Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2018 (Kamis, 4/4/2019).

Dijelaskan, besarnya nilai SiLPA pada tahun anggaran 2018 disebabkan tidak terealisasinya sejumlah pengadaan lahan dan sisa dana transfer ke kabupaten/kota.

“Terkait dengan tidak terealisasinya pengadaan lahan sudah dianggarkan kembali pada APBD tahun anggaran 2019,” jelas Wagub Banten membacakan jawaban Gubernur Banten atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Banten, terkait laporan pertanggunjawaban APBD Banten 2018.

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 yang mencapai 88,91 persen, dijelaskan, pada perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Banten sudah berbasis money follow program prioritas. Fokus pembangunan pada urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.

Penyebab realisasi belanja daerah tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena tidak terealisasinya belanja modal pengadaan lahan kebinamargaan pada Dinas PUPR, lahan unit sekolah baru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Lahan Pusat Distribusi Provinsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta lahan untuk pengembangan RSUD Banten.

“Hal ini disebabkan prosesnya melibatkan Badan Pertanahan Nasional, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat pemilik lahan,” ungkap Wagub.

Sedangkan rendahnya realisasi belanja tak terduga, jelas Wagub Banten, hal tersebut disebabkan pencairan dana tak terduga sangat terkait dengan adanya kejadian yang tidak terduga, seperti kejadian bencana dan kejadian lainnya yang di luar prediksi.

Ditambahkan, berkenaan dengan sisa dana transfer BOS untuk pendidikan dasar (SD/SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK/SKh swasta) masih tersisa sebesar Rp113 miliar. Hal itu disebabkan sisa dana BOS merupakan lebih salur dana transfer dari pusat yang disebabkan adanya proses update data siswa yang dilakukan oleh manajer BOS tingkat provinsi. Dengan demikian, dana yang ditransfer oleh Pemerintah tidak disalurkan seluruhnya.

“Pada saat ini sisa dana tersebut akan dianggarkan kembali pada perubahan APBD 2019,” tegasnya.

Adapun sisa bagi hasil pajak provinsi yang belum disalurkan ke pemerintah kabupaten/ kota sebesar Rp139,14 miliar, disebabkan pelampauan realisasi penerimaan pajak daerah di akhir tahun 2018. Akan disalurkan kembali pada perubahan APBD 2019.

Selanjutnya terjadi efisiensi belanja pegawai pada seluruh perangkat daerah sebesar Rp 113 miliar serta tidak terealisasinya pembiayaan penambahan penyertaan modal pada PT BGD untuk Bank Banten sebesar Rp 175 miliar. (msa/ery)