Progam Bangun 1.238 RTLH Tuntas

0
108

Target Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan kualitas 1.238 rumah tidak layak huni (rtlh) pada tahun 2018 tuntas terlaksana 100%. Penerima program bantuan ini tidak dipungut biaya alias gratis.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Banten, menunjukkan kemajuan dalam melakukan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari target total 1.238 unit RTLH, telah terlaksana 100 persen. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten Moh Yanuar menjelaskan, pada awalnya pembangunan RTLH direncanakan 1.400 unit. Namun pada akhirnya setelah ada perubahan anggaran lantaran menyesuaikan dengan anggaran, dikurangi sehingga menjadi 1.238 unit.

“Pertimbangannya itu, karena ada penyesuaian pergeseran anggaran atau revisi anggaran. Dan terealisasi sebanyak 1.238 unit. Artinya telah 100%,” jelasnya, Senin (21/01/2019). Dijelaskan, peningkatan rumah tidak layak huni di Provinsi Banten tahun 2018 dilaksanakan di lima daerah. Yakni: Kabupaten Lebak sebanyak 429 unit, Kabupaten Pandeglang 349 unit, Kabupaten Serang 269 unit, Kota Serang 104 unit, dan Kabupaten Tangerang sebanyak 87 unit. Dengan pagu anggaran yang tetapkan sebesar Rp 61,9 miliar.

“Pada tahun 2018, keseharusan membangun rumah tidak layak huni itu hanya di kisaran 400 unit rumah. Namun karena keinginan membantu masyarakat yang tidak mampu, pada akhirnya ditambah tiga kali lipat yaitu sebanyak 1.238 unit rumah,” papar Yanuar.

Untuk tahun 2019, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perkim akan membangun 110 unit yang akan diprioritaskan kemungkinan untuk daerah Lebak dan Pandeglang. “Secara angka memang turun, tetapi karena target dari RPJMD sudah sesuai. Makanya kita turunkan,” jelas Yanuar.

Kendati demikian, jelas Yanuar, lantaran telah terjadi bencana tsunami Selat Sunda yang menerjang kawasan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Kemungkinan kalau bisa dialihkan ke lokasi terdampak, maka akan dibangunkan di daerah tersebut. “Hal itu akan dilakukan ketika pembangunan hunian yang dibangun dari pemerintah pusat masih kurang. Itu pun baru persiapan, lantaran baru dirapatkan,” ucapnya.

Kepala Dinas Perkim Banten membeberkan, untuk pagu anggaran per-satu unit sebesar Rp 50 juta untuk tipe 35. Untuk bahannya itu bisa mengabiskan sebesar Rp36 juta, adapun yang Rp 14 juta-nya, dipergunakan untuk upah pekerja bangunan dan pajak PPN dan PPh sebesar 11%.

“Banyak masyarakat yang menanyakan, kok uangnya tidak diterima masyarakat. Ya, itu karena kita tidak memberikan bantuan berbentuk uang. Kita hanya membangun rumah yang tidak layak menjadi layak,” jelasnya.

Ditambahkan, untuk pembangunan rumah 35 ini, sifatnya hanya stimulan saja bagi penerima manfaat. Karena ketika dihitung untuk anggaran Rp50 juta dibagi 35 itu tidak akan cukup untuk rumah dengan ukuran 5 m x 7 m.

“Makanya ketika ada yang nanya kok ini gak ada plaponnya, ya karena itu kita tidak menganggarkannya. Bahkan di sketsa pembangunannya cuma bangunan luar saja. Tetapi pas jadinya ya luar dalam,” ucapnya.

Yanuar membeberkan, di Banten untuk 2019 ada pula bantuan dari pemerintah pusat sekitar 4000 unit rumah tidak layak huni. Untuk rencana awal Kabupaten Pandeglang mendapatkan jatah sekitar 1500 unit rumah, Kabupaten Lebak 700 unit, Kabupaten Serang 700 unit, Kota Serang 100 unit, Kabupaten Tangerang 1000 unit.

“Tetapi karena ada bencana tsunami kemarin, maka Pak Gubernur (Wahidin Halim) minta itu dialokasikan ke sana sebagian,” ucapnya.

Ia berharap, rumah yang sudah dibangun dan sudah ditempati harus dirawat, dan juga karena rumah tersebut diperuntukan untuk masyarakat. Ketika pada masa pembangunan harus dapat membantu juga dalam proses pembanguannya.

“Jadi masyarakat tidak hanya menonton. Karena bagaimanapun, harus bantu pula pengerjaannya,” pungkasnya. (eag)

Keterangan foto : Gubernur Banten Wahidin Halim meresmikan ratusan pembangunan rumah layak huni di Desa Margaluyu Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, Rabu (29/08/2018) lalu.

Persyaratan Penerima Bantuan Program Peningkatan RTLH:
1 WNI yang sudah berkeluarga dan berdomisili di Provinsi Banten;
2 Memiliki atau menguasai tanah;
3 Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu- satunya dengan kondisi tidak layak huni;
4 Belum pernah memperoleh bantuan perumahan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah;
5 Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
6 Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan
7 Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu;