Misi Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

0
94
Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakil Andika Hazrumy, kompak saat menuju Ruang Sidang DPRD Provinsi Banten

Salah satu misi Pemerintah Provinsi Banten 2017 – 2022 era kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penilaian ataupun penghargaan dari lembaga lain yang diraih Pemerintah Provinsi Banten dapat dijadikan acuan.

Ada tiga penilaian atau penghargaan yang berusaha diraih para pengelola lembaga pemerintah untuk dijadikan acuan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Antara lain: penilaian atas pengelolaan anggaran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); penilaian atas sistem akuntabilitas kinerja akuntabilitas instansi pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB); dan peringkat keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten, raihan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenpan RB dan Ombudsman Republik Indonesia, serta peringkat dalam keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Republik Indonesia dijadikan tolok ukur.

Misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) juga menjadi salah andalan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy saat pasangan ini mencalonkan sebagai Calon Gubernur Banten dan wakil 2017 – 2022 ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat memimpin Provinsi Banten.

Di era kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, untuk pertamakalinya LKPD Provinsi Banten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2016, maka terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, tahun anggaran 2016 BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Anggota Komisi V BPK RI Ismiyatun, Rabu (31/5/2017) pada Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 di ruang Paripurna DPRD Banten.

Semenjak itu, LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dan LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 secara berturut berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Pada tolok ukur lain, di awal 2019, Pemprov Banten memperoleh penghargaan terkait akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan nilai B, naik dari tahun sebelumnya nilai CC. Evaluasi bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atau hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pemprov Banten berhasil meraih predikat B. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemprov Banten menunjukkan hasil yang baik.

Untuk tingkat kepatuhan pelayanan publik terhadap pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 dari Kemenpan RB, Pemprov Banten telah berhasil mencapai zona hijau. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan Provinsi Banten dalam pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik cukup tinggi. Di tahun 2016 pelayanan publik Pemprov Banten masih di zona merah. Pada tahun 2017 naik ke zona kuning hingga pada tahun 2018, pelayanan publik Pembrov Banten menembus zona hijau.

Sedangkan untuk keterbukaan informasi publik Pemprov Banten pada tahun 2018 meraih penghargaan cukup informatif. Adanya keterbukaan memberikan informasi yang akurat, tepat dan berguna bagi masyarakat. (msa)