Membangun Aparatur Yang Melayani

0
138
Gubernur Banten Wahidin Halim bangun keakraban dengan peserta Pelatihan Dasar CPNS Pemprov Banten

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi salah satu misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di era Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Andika Hazrumy. Salah satunya, upaya membangun aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Banten yang kompeten dan profesional.

Pengembangan sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, menjadi salah satu perhatian Pemprov Banten. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, menyelenggarakan pengembangan kompetensi dan sertifikasi di lingkungan Pemprov Banten dan kabupaten/kota di Provinsi Banten yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.

Di antara pengembangan kompetensi aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Pelatihan dasar ini untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap perilaku untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kebutuhan instansi. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sasarannya, terwujudnya ASN yang memiliki kompetensi dan profesional dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi ASN.

Tujuan dan sasaran dalam Latsar CPN juga nampak dari pesan Gubernur Banten Wahidin Halim saat membuka sekaligus menjadi pembicara utama dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Provinsi Banten di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Selasa (25/06/2019l).

“Ketika kita dinyatakan sebagai PNS atau abdi negara, maka kita harus memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Kesampingkan kepentingan pribadi. Utamakan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

“Karena seyogyanya PNS memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat,” tambah Gubernur Banten.

Gubernur Banten juga memaparkan upaya Pemprov Banten dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Termasuk pula menjelaskan upaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai di lingkungan Pemprov Banten.

Dijelaskannya, guru honor sekolah negeri yang menjadi kewenangan Provinsi Banten di era kepemimpinannya mendapatkan honorarium kurang lebih Rp 3 – 4 juta. Pada era kepemimpinan sebelumnya, honorarium yang didapatkan guru honor masih di bawah itu. Termasuk pula tunjungan untuk kepala sekolah yang mencapai Rp 14 juta per bulan. Sedangkan para kepala dinas, tunjangan per bulan bisa mencapai Rp 40 juta.

“Tujuannya, agar semangat bekerja dan prima dalam memberikan pelayanan publik. Serta mampu untuk tidak melakukan korupsi karena gaji sudah begitu besar,” tegas Gubernur Banten.

Dengan kenaikan honor dan tunjangan yang diberikan, Gubernur Banten juga memberikan pesan moril kepada para peserta dan para ASN di lingkungan Pemprov Banten untuk rajin berinfak atau bersedekah dengan gaji dan tunjangan yang telah diterima. Sehingga gaji dan tunjangan yang didapatkan mendapatkan keberkahan dari Allah swt.

Sebagai informasi, beberapa tolok dari upaya peningkatan semangat bekerja dan pelayanan prima dalam memberikan pelayan publik di Pemprov Banten terlihat dari beberapa prestasi yang diraih Pemprov Banten. Dalam tiga tahun terakhir, Pemprov Banten berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pemprov Banten juga meraih nilai B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dari SAKIP lahir LAKIP , yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Dari Kemenpan RB pula, untuk tingkat kepatuhan pelayanan publik terhadap pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemprov Banten telah berhasil mencapai zona hijau. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan Provinsi Banten dalam pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh UU No 25 tahun 2009 cukup tinggi.

Tingkatkan Kemampuan dan Kapasitas

Pada kesempatan lain, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, intisari pelatihan dasar CPNS adalah untuk menjadikan ASN sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat.

“Pelatihan dasar untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas sebagai abdi masyarakat dalam bekerja,” tambahnya.

Aparatur pemerintah atau biasa disebut PNS, sebagai profesi dan juga abdi masyarakat. Dua bidang ini harus bisa dikerjakan dan diperankan dengan sebaik-baiknya. Pengabdian sebagai abdi masyarakat dalam pelayanan untuk dengan sepenuh hati mengabdi dan mengayomi masyarakat.

Selain itu, dituntut pula untuk mampu melakukan inovasi dalam bekerja. Tidak sekedar melaksanakan tugas sehari-hari. Sebagai profesi, profesionalisme juga dibutuhkan dalam pelayanan untuk keberhasilan program dan kebijakan pemerintah. Program pemerintah harus teraplikasi dengan baik. Kalau ASN tidak mampu atau tidak cakap, bisa juga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik.

Ditambahkan, aparatur harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik. Harus memiliki inovasi dalam hal pelayanan masyarakat. Pelatihan dasar ini sebagai peningkatan kapasitas, khususnya untuk meningkatkan kapasitas SDM dan aparatur daerah yang baik, bertanggung jawab, jujur dan rasa memiliki terhadap wilayah.

Sementara itu menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Al Muktabar, pelatihan dasar CPNS ini merupakan pelatihan dasar yang dirancang bagi ASN pemerintahan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, akuntabilitas, kepribadian anti korupsi dan etika pegawai negeri sipil serta kesiapsiagaan bela negara.

PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Optimalkan moment ini untuk membentuk figur aparatur pemerintah yang cerdas, terampil jujur, bersih, dan bertanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, khususnya di Pemerintah Provinsi Banten,” pesannya.

Ditambahkan, ASN pmemiliki tanggung jawab dengan segala keterbatasannya. Para CPNS yang ikut latihan dasar merupakan generasi milenial yang akrab dengan IT (information technology) dan lolos dengan seleksi ketat.

“Jangan sampai ketika sudah masuk birokrasi tidak mampu merubah dan ikut arus,” pesan Sekda Pemprov Banten.

Pelatihan dasar sebagai salah bentuk penanaman karakter untuk mengatur agar generasi milenial mampu lebih cepat dan mudah ketika masuk birokrasi.

“Dengan waktu yang terbatas, maksimalkan transfer knowledge menjadi PNS dengan segenap tantangan dan resiko. Pastikan betul untuk mengemban amanah sebagai PNS. Jangan sampai pulang ke rumah tidak bawa sertifikat untuk layak sebagai CPNS. Gunakan waktu yang singkat ini untuk memahami prinsip-prinsip kerja sebagai PNS,” pesan Sekda Pemprov Banten.

Menurut Sekda Banten, PNS digaji dan diberi fasilitas untuk memastikan sustainable bangsa dan negara. Etika birokrasi dan kedisiplinan harus ditanamkan betul. Menjadi teamwork dalam bekerja, untuk meng-guide agenda kerja Pemprov Banten.

Seiring reformasi birokrasi, bekerja di birokrasi harus siap dikritik karena ada beberapa instrumen publik untuk mengontrol reformasi birokrasi. Salah satunya keterbukaan informasi. (msa)