Capaian Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2018

43

Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) Tahun Anggaran 2018 oleh Gubernur Banten, menggambarkan capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Banten. Merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 sebagai kebijakan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 Provinsi Banten.

“Banten salah satu provinsi berpredikat tinggi di Indonesia (peringkat ke delapan nasional, red) dan telah mencapai target yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD sebesar 71,77 poin,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2018 di Paripurna DPRD Provinsi Banten (Rabu,06/03/2019).

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah itu, Gubernur WH menjelaskan pada tahun anggaran 2018, tertuang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 sebagai kebijakan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022.

RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Banten telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah. Meliputi: peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan; pembangunan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku; pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi lokal; perlindungan dan rehabiltasi sosial; pemanfaatan sumber daya kelautan; perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; dan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan penatausahaan, keuangan daerah.

“Ketujuh prioritas daerah tersebut, dilaksanakan dalam 321 program, 1.013 kegiatan dan dijabarkan dalam 35 bidang urusan,” jelas Gubernur WH.

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten

Untuk merealisasikan secara optimal capaian indikator makro pembangunan Provinsi Banten dan capaian indikator kinerja program perangkat daerah, penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan akuntabilitas kinerja. Sehingga bisa mengefisiensikan belanja pembangunan. Selanjutnya diredistribusikan lebih banyak pada belanja yang langsung terasa manfaatnya oleh publik seperti belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pada tahun 2018, pendidikan gratis pada pendidikan tingkat menengah dan khusus, biaya kesehatan gratis bagi yang tidak mampu, serta jalan yang menjadi kewenangan provinsi yang semakin mantap telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) dapat direalisasikan sebesar 71,77 poin lebih tinggi dibandingkan capaian 2017 yaitu 71,42 poin. Menjadikan Banten salah satu provinsi berpredikat tinggi di Indonesia (peringkat ke delapan nasional) dan telah mencapai target yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD sebesar 71,77 poin,” papar Gubernur Banten.

Di tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,49 dari 5,81 yang ditargetkan. Sedangkan tingkat inflasi mencapai 3,42% dari 3,7% yang ditetapkan dalam RPJMD.

“Keberhasilan eksekutif dalam melaksanakan Perda APBD adalah keberhasilan legislatif,” tegas Gubernur WH.

Gubernur WH juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Banten yang telah menyampaikan rekomendasi dalam laporan panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2017.

“Pada tanggal 8 Mei 2018, kami tindaklanjuti melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sakip) baik dari sisi perencanaan, pengukuran, capaian, pelaporan dan evaluasi dengan indikator yang lebih dapat dipertanggungjawabkan pada setiap level jabatan. Sehingga berimbas pada peningkatan nilai sakip banten dari cukup (cc) menjadi baik (b),” ungkapnya.

Bangun Daerah Perbatasan

Untuk membangun wilayah perbatasan antar daerah, Pemprov Banten menjalin sinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pembrov Jawa Barat. Semua daerah memperlakukan sama terhadap warganya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dalan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Hubungan kerjasama perbatasan dari perspektif Pemprov Banten sebagai tanggung jawab dan wewenang yang harus dipikul bersama. Karena, perbatasan di wilayah NKRI tidak sama dengan negara federasi yang hanya melayani masyarakat di wilayahnya saja,” jelas Gubernur WH dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan (Musrenbangtas), serta Penandatanganan MoU antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat di Hotel Aryaduta, Kota Tangerang (Rabu, 6/3/2019).

Menurutnya, hubungan kerjasama antara Provinsi Banten dengan daerah perbatasannya yakni Pemprov Jawa Barat dan Pemprov DKI Jakarta harus terus ditingkatkan dan menjadi prioritas program pembangunan.

“Mengingat, masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara ketiganya sangat membutuhkan perhatian. Khususnya dalam urusan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” tegas Gubernur WH.

“Kita tidak bisa menghalangi warga perbatasan bersekolah di wilayah Banten, atau sekedar berobat atau lainnya. Dalam konteks ini, daerah perbatasan harus berfikir bahwa semua warga Indonesia harus kita layani,” tambahnya.

Selama ini, lanjutnya, orang Cilograng, Bayah Provinsi Banten, banyak berobat ke Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, Pemrpov banten membangun rumah sakit di Cilograng agar orang Sukabumi bisa juga berobat ke Banten.

Selain itu, lanjut Gubernur WH, persoalan mendasar lainnya yang membutuhkan kerjasama antar daerah perbatasan adalah kualitas infrastruktur jalan dalam upaya konektivitas jalur perbatasan yang lebih memadai. Karena, hal tersebut akan mempengaruhi efektifitas pelayanan publik karena menghambat akses publik memperoleh pelayanan.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi antar wilayah perbatasan juga akan semakin meningkat mengingat potensi yang dimiliki baik Banten, DKI Jakarta maupun Jawa Barat sangat melimpah dan saling membutuhkan satu sama lain.

“Banten dan Jabar itu persoalan utamanya adalah infrastruktur jalan dan harus jadi perhatian. Karena tidak pernah selesai dari dulu sampai sekarang. Beruntung Tangerang ada (berbatasan dengan) Jakarta. Bukan karena peran APBD tapi karena peran swasta membangun,” ujarnya.

Dijelaskannya, Banten memiliki begitu banyak potensi luar biasa baik di darat, laut, maupun udara. Ada 13 proyek strategis nasional yang hampir selesai. Sebanyak 67 persen jalan tol sudah terbangun, progres 70 persen pembangunan Waduk Karian, dan sejumlah proyek lain yang perlu didukung dengan program pemerintah daerah.

“Pembangunan yang difokuskan ke wilayah Banten Selatan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghilangkan ketimpangan antara wilayah utara dengan selatan,” tegas Gubernur Banten.

“Hanya infrastruktur yang belum pernah ditingkatkan khususnya jalan nasional, untuk kewenangan pemerintah daerah ayo kita perbaiki dan bangun bersama agar ada konektivitas kawasan yang satu dengan yang lain. Ketimpangan antara wilayah Banten utara dengan selatan akan terkikis. Oleh karenanya, Jakarta, Jabar dan Banten ini daerah paling menarik untuk investasi di Indonesia. Banten, walaupun luasnya tidak seluas Jabar, tapi saya ingin Banten lebih baik lagi kedepan,” tutup Gubernur.

Kepala Bappeda Banten Muhtarom dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini adalah dalam rangka MoU dan menindaklanjuti perjanjian kerjasama antar OPD dari masing-masing daerah. Berdasarkan hasil pembahasan teknis yang dilakukan sebelumnya, ada 18 urusan kerjasama pembangunan antara Jawa Barat-Banten dalam kurun waktu 3 tahun yakni 2020-2022.

Ke-18 urusan tersebut diantaranya meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, trantibumlinmas, perumahan dan permukiman, pariwisata, KUK, perdagangan, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, penataan ruang, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta perencanaan.

“Untuk Banten, ada tiga kabupaten/kota yang berbatasan. Kota Tangsel dengan Depok dan Bogor, Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak dengan Sukabumi. Pada aspek pendidikan, banyak warga Bogor bersekolah di Tangsel, warga Lebak juga banyak bersekolah di Sukabumi karena jarak lebih dekat. Dalam pembahasan sebelumnya, baik Banten maupun Jabar sama-sama ingin mengembangkan wilayah selatan. Jalan akses sampai Pelabuhan Ratu, dari Banten juga demikian karena ada tol Serang – Panimbang, kalau disepakati nanti kan bisa nyambung. Tangsel juga dengan Bogor ada jalan khusus untuk pengambilan batu dari gunung Sindur sehingga tidak menimbulkan kemacetan,” tutur Muhtarom.

Setelah Musrenbangtas ini, lanjutnya, akan dilakukan MoU dan akan dituangkan dalam RKPD 2020 baik oleh Banten maupun Jawa Barat. Turut hadir dalam acara Kepala Bappeda Provinsi Jabar Budi Santoso, sejumlah pejabat dari Provinsi DKI Jakarta, kepala OPD di lingkungan Provinsi Banten. (msa)

Comments are closed.