KAD Anti Korupsi Banten

0
90

Pemprov Banten dan KPK RI Bentuk KAD Antikorupsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Banten untuk mendorong semangat dan memberdayakan antikorupsi dengan melibatkan pelaku usaha di Provinsi Banten. Pembentukan KAD Antikorupsi Banten berlangsung di Gedung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten, Selasa (26/02/2019).

Tidak hanya Pemprov Banten dan KPK RI, pembentukan KAD Antikorupsi Banten melibatkan asosiasi profesi atau pelaku usaha di Provinsi Banten. Pembentukan Komisi Advokasi Daerah Antikorupsi merupakan upaya pemberdayaan dan semangat mendorong antikorupsi. Komisi ini melibatkan pembuat kebijakan dan pelaku usaha di tingkat daerah. Keberadaannya turut mendorong terbentuknya pembuat kebijakan dan pelaku usaha daerah yang profesional dan jujur.

Dalam pembentukan KAD Banten dan kode etiknya ini, Pemprov Banten diwakili Inspektur Provinsi Banten Kusmayadi. Sedangkan KPK RI diwakili Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Ariz Dede Arham. Pembentukan KAD Antikorupsi menurut Ariz Dede Arham bagian dari Program Profit (profesional integritas) KPK RI. Salah satu programnya adalah membuat forum komunikasi antara pelaku usaha dengan regulator. Program ini berkaitan pula dengan kemudahan berusaha di daerah.

“Di tahun 2019 ini, Alhamdulillah terus berproses. Pelaku usaha dan regulator cukup nyaman untuk menyampaikan permasalahan masing-masing pihak sehingga semakin terbuka dan transparan. Sehingga bisa menyusun rencana aksi bersama didampingi oleh KPK,” paparnya.

Dijelaskan, dari rencana aksi bersama, nantinya ada juga sosialisasi pidana korporasi. Karena kini yang bisa dipidana tidak hanya pribadi, tapi juga korporasi. Dalam KAD Antikorupsi Banten, nanti juga bakal ada tim perumus kode etik. Sehingga rumusan kode etik yang disepakati bisa menjadi pegangan para pelaku usaha dan regulator.