Inovasi Banten Tingkatkan PAD

0
113

Gubernur Banten Wahidin Halim dorong upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten. Dengan potensi dan aset melimpah yang dimiliki Provinsi Banten, Gubernur WH optimistis PAD Provinsi Banten mampu melampaui PAD DKI Jakarta.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Banten juga melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan layanan yang prima dan kemudahan akses bagi para pembayar pajak di Provinsi Banten. Menurutnya, dengan pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta perhatian pada layanan kepada masyarakat miskin menjadikan PAD Provinsi Banten berkah.

“Bukti keberkahan itu, setiap tahun pendapatan Provinsi Banten naik. Tahun ini hampir 12 triliun,” tegasnya.

“Kita punya aset wilayah yang potensial. Ada bandara internasional dan banyak daerah pemukiman baru yang sedang dan akan dibangun,” ucap Gubernur WH dalam Rapat Koordinasi Pembuka Tim Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Banten bersama Polda Banten di Hotel Horison Grand Serpong Kota Tangerang (Kamis, 21/2/2019).

Nanti, tegas Gubernur WH, masyarakat yang baru tinggal di Banten didorong supaya bayar pajak kendaraan di Samsat Banten karena merupakan PAD Provinsi Banten. Dalam rangka mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), Pemprov Banten juga akan membangun UPT Samsat yang baru.

Menurut Gubernur Banten, pameran mobil internasional yang rutin digelar di Serpong, Kota Tangerang Selatan perlu diberdayakan. Agar pembeli mobil nantinya menjadi pembayar pajak tetap di Banten. Perlu perubahan dan langkah besar yang harus dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sidak UPT Samsat Malingping didamping Kepala Bapenda Pemprov Banten Opar Sohari

“Ada langkah spektakuler yang harus kita lakukan untuk mendongkrak pajak,” tuturnya.

Ditambahkan, PAD Banten setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. JIka APBD Pemprov Banten yang mencapai Rp 12 triliun digambungkan dengan APBD kota dan kabupaten di Banten, APBD se Provinsi Banten bisa menenembus Rp 38 triliun.

“Kalau dikelola baik, semuanya nanti bisa mencapai Rp 50 triliun. Makanya target kita bisa melebihi pendapatan Provinsi DKI Jakarta. Target saya itu, Jakarta harus kita kalahkan. Kalau kita sinergis dan total capaian Rp 50 triliun bisa kita dapat, mendekati pendapatan Jakarta,” ujarnya optimistis.

Setiap bertemu Presiden, ungkap Gubernur WH, pihaknya selalu menyampaikan soal progres dan potensi di Banten. Karena persoalan tempat bisnis, jasa keuangan, hingga gengsi, orang mengenakan plat nomor polisi antara Polda Banten dan Polda Metro Jaya saja, berpengaruh terhadap pendapatan di Banten.

Gubernur WH juga mendorong para pelaku usaha di Banten untuk berkantor dan melakukan bongkar muat barang di Banten. Sehingga lebih ekonomis serta mengurangi kemacetan arus lalu lintas Banten – Jakarta.

“Kalau nanti semua sudah bisa dilakukan di Banten, maka PAD buat Pemprov Banten. Pekerjanya juga dari kita. Intinya semua itu untuk kemajuan rakyat Banten,”paparnya.

Dekat Masyarakat

Upaya peningkatan PAD juga dibarengi dengan upaya meningkatkan animo masyarakat untuk taat membayar pajak. Melalui sosialisasi, publikasi, penyuluhan pajak, peningkatan pelayanan dengan memenuhi standar mutu manajemen pelayanan, penerapan sistem online, serta melakukan penelusuran data kendaraan bermotor yang belum mendaftar ulang.

Langkah lainnya, memperbanyak jalur layanan (chanel) untuk membayar pajak serta mempermudah dan membuat nyaman masyarakat pembayar pajak. Bahkan untuk perpanjangan pajak kendaraan bermotor, jika syarat-syarat lengkap, layanan hanya membutuhkan waktu lima menit.

Saat ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki 11 kantor unit pelaksana tugas (UPT), tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Dari UPT diperkuat oleh gerai samsat, samsat keliling, e-samsat, hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM dan minimarket.

“Potensi pajak kita sangat besar, hanya saja belum kita gali betul-betul menjadi sumber pendapatan kita,” Gubernur WH awal tahun ini.

Bahkan, lanjutnya, tahun 2018 lalu PAD Banten melampaui target.

Sementara itu menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari, salah satu terobosan Bapenda Provinsi Banten adalah membuka gerai pelayanan samsat di pusat perbelanjaan atau mall. “Sambil belanja dan bermain, juga bisa sekalian membayar pajak. Ini yang kita harapkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pemprov Banten melalui Bapenda, Dirlantas Polda Banten, Jasa Raharja dan Bank Banten untuk memudahkan masyarakat membayar PKB melalui tempat yang mudah diakses salah satunya melalui minimarket.

Tim Pembina Samsat Provinsi Banten telan menjalin kesepakatan kerjasama dengan BPD Banten tentang Pembayaran PKB Tahunan, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Tahunan dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui mitra BPD Banten. Pembayaran bisa dilakukan melalui jaringan Indomaret dan Alfamart di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 10.500 toko.

Teknis pembayaran dilakukan dengan cara wajib pajak mendatangi kasir dengan menyebutkan plat nomor, nomor telefon untuk konfirmasi pembayaran, kemudian akan diketahui informasi jumlah pembayaran termasuk dendanya. Ketika pembayaran sudah dilakukan, wajib pajak dapat menukarkan bukti pembayaran ke UPT atau gerai samsat terdekat untuk dilakukan pengesahan sejak hari pertama dan paling lambat 6 hari kerja.

Pembayaran melalui jaringan Indomaret dan Alfamart tidak perlu pakai KTP. Pembayar pajak cukup bawa bukti struk pembayaran dan STNK asli. Saat ini baru berlaku untuk kendaraan yang statusnya dalam wilayah hukum Polda Banten. Sedangkan untuk Polda Metro sedang dikoordinasikan.

Inovasi yang dibuat Pemprov Banten yang menjalin kerjasama dengan minimarket dalam pembayaran pajak kendaraan mendapatkan apresiasi dari Wakil Dirlantas Polda Banten Mahesa Sudiwo. Kerjasama yang dijalin memudahkan masyarakat dalam membayar pajak sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan Banten.

“Semoga terus dikembangkan inovasinya, agar masyarakat semakin mudah dan pembangunan semakin meluas,” harapnya.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Cabang Jasa Raharja Banten Haryo Pamungkas. Menurutnya, pihaknya sangat terbantu dengan adanya inovasi tersebut. Inovasi itu menjadikan aspek likuiditas keuangan dapat lebih cepat. Jasa Raharja memiliki tugas memberikan santunan korban kecelakaan.

Direktur Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa menegaskan, BPD Banten dibentuk oleh Pemprov Banten. Maka diwajibkan mendukung program kegiatan dalam hal peningkatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD dan didominasi oleh pendapatan pajak kendaraan.

“Inovasi payment point online bank (PPOB) tersebut merupakan pengembangan layanan yang sebelumnya tradisional menjadi digital,” jelasnya.

Pajak Progresif

Di wilayah Provinsi Banten, tercatat sebanyak 5.1 juta unit kendaraan bermotor. Jenis kendaraan roda dua atau sepeda motor sebanyak 4.3 juta unit, atau sebesar 83.34 persen. Dari seluruh unit kendaraan yang terdaftar tersebut, indikasi kendaraan bermotor yang belum terdaftar ulang sebanyak 2,3 juta unit kendaraan bermotor.

Pajak progresif diterapkan Pemerintah Provinsi Banten melalui Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengenaan tarif progresif untuk tarif pajak kendaraan bermotor diperuntukkan bagi pemilik kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dengan jumlah CC mesin di atas 2.000 CC ke atas, yang didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Pada tahun 2018, menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Opar Sochari, Bapenda Provinsi Banten telah melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.

“Tercapai 107,40% jumlah rupiah hampir 6,3 triliun,” ungkapnya kepada wartawan.

Pada tahun 2019, Bapenda Provinsi Banten menargetkan pendapatan sebesar Rp 6,9 triliun. Naik sebesar 16,94 persen dibanding target pendapatan 2018. (msa)