Gaduh Mobil Dinas Baru Bupati, Publik Pertanyakan Fungsi Banggar DPRD Karawang

  • Bagikan

JawaraNews.id – Tanggapan terkait pembelian kendaraan dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Karawang terus bermunculan. Selain dinilai tidak tepat waktu akibat pandemi Covid-19, sejumlah kalangan sosial menilai, pembelian kendaraan baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Karawang merupakan sebuah pemborosan.

“Saya sepakat, pimpinan daerah dalam hal ini bupati maupun wakil bupati harus difasilitasi kendaraan operasional sebagai pendukung, sabagai sarana penunjang aktifitas kerja. Tapi kan waktunya tidak tepat karena pandemi belum usai,”ungkap salah satu tokoh masyarakat asal Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, A. Bajuri, kepada Jawaranews.id, Sabtu (18/9/2021).

Bajuri menjelaskan, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, dalam situasi masih pandemi Covid-19 seharusnya eksekutif maupun legislatif seharusnya bisa tegak lurus dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat jungkir balik loh mengurangi dampak Covid-19, terutama dalam pemulihan ekonomi. Selain penanganan sektor kesehatan, pemerintah pusat juga bekerja keras merespon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM melalui sejumlah program bantuan yang bisa diterima langsung oleh masyarakat terdampak. Ini kok lebih memilih membeli kendaraan dinas baru yang nilainya sangat fantastis,”jelas Bajuri.

Yang lebih menjadi sorotan, lanjut Bajuri, adalah peran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang. Menurutnya, seharusnya teman-teman di Banggar tetap pada fungsinya, salah-satunya menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan dalam menyusun usulan anggaran.

“Meskipun Pemkab Karawang ngotot ingin membeli kendaraan dinas baru untuk bupati dan wakil bupati, harusnya teman-teman di Banggar peka, memiliki empati, sehingga dapat menunda pembelian kendaraan dinas tersebut. Kan kendaraan yang lama juga masih bagus. Tinggal bersepakat saja, karena pandemi pembelian kendaraan ditunda. Ini malah lolos di Banggar. Coba tanya Pendi Anwar yang juga Ketua Banggar,”tegas Bajuri.

Bajuri berharap, polemik pembelian kendaraan dinas baru untuk Bupati dan Wakil Bupati Karawang bisa secepatnya diklarifikasi oleh pihak yang terkait agar tidak menimbulkan kegaduhan.

“Bisa ke Bagian Umum, atau bisa ke Ketua DPRD selaku Ketua Banggar untuk mendapatkan kejelasan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,”tandas Bajuri.

Sebelumnya, ramai diberitakan di sejumlah media, di tengah kesulitan ekonomi warga akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang membeli dua unit kendaraan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati Karawang dengan taksiran harga hingga Rp 1,8 miliar.

Mobil tersebut bermerek Mazda CX-9 AWD, dengan kapasitas mesin 2.500 cc keluaran tahun 2021.

Dilansir dari website rajamobil.com, untuk satu unit mobil tersebut ditaksir mencapai Rp. 998.800.000.

Penulis: Red
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!