Gaduh Fee 5 Persen Dana Pokir, Nasdem Karawang Dukung Kejaksaan Periksa Anggota DPRD

  • Bagikan

JawaraNews.id – DPD Nasdem Karawang mendukung Kejaksaan Negeri (Kejari) memeriksa anggota DPRD terkait adanya fee 5% dari dana aspirasi atau Pokir.

Pemeriksaan itu untuk membuktikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat adanya penyalahgunaan dana aspirasi di oleh anggota DPRD.
Semua anggota DPRD dari Nasdem diminta koperatif jika dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan.

“Saya apresiasi dan sangat menyambut baik jika kejaksaan menangani dugaan fee 5 % oleh anggota DPRD. Pemeriksaan perlu dilakukan agar masalah ini bisa terang benderang,” kata Ketua DPD Nasdem Karawang, Dian Fahrud Jaman, Rabu (20/4/22).

Menurut Dian, Partai Nasdem memastikan tidak pernah meminta fee 5% proyek aspirasi dari anggotanya yang duduk di kursi dewan.

Malah pengurus DPD Nasdem mendorong anggotanya agar proyek aspirasi mengutamakan aspek manfaat bagi masyarakat.

“Jadi kami dorong agar proyek aspirasi itu sesuai kebutuhan masyarakat diwilayah pemilihan anggota dewan masing-masing,” katanya.

Sebelumnya sempat diberitakan pengakuan salah satu ketua partai yang mem PAW kan dua orang anggotanya yang duduk dikursi dewan karena menolak menyetor fee dari dana aspirasi sebesar 5% dari nilai proyek.

Akibatnya rencana PAW itu terjadi kegaduhan karena mendapat tanggapan keras di masyarakat. Bahkan sejumlah elemen masyarakat melaporkan kasus fee 5 % itu ke Kejari Karawang.

Masyarakat menduga statemen ketua partai itu menguatkan dugaan selama ini terjadi penyalahgunaan proyek aspirasi.***

Penulis: RlsEditor: Bim
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!