BPS: Banten Enam Terendah Angka Kemiskinan

0
115

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menunjukkan, angka kemiskinan Provinsi Banten, secara kuantitas sangat rendah. Ketimpangan antara penduduk yang berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah mengalami kondisi sangat baik.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dalam profil kemiskinan di Banten per September 2018, tren angka kemiskinan di Provinsi Banten berada pada peringkat ke 6 (enam) terendah secara nasional, dan menduduki rangking ke 2 (dua) terendah di Pulau Jawa.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2018, angka kemiskinan di Provinsi Banten sebesar 5,25% atau sebanyak 668.740 penduduk.

Kepala BPS Provinsi Banten Agoes Soebono menerangkan, secara nasional angka kemiskinan Banten berada di atas Provinsi DKI Jakarta 3,55%, Bali 3,91%, Kalimantan Selatan 4,65%, Kepulauan Bangka Belitung 4,77% dan Kalimantan Tengah 5,10%. Sedangkan di Pulau Jawa berada di atas Provinsi DKI Jakarta.

Agoes juga menjelaskan, angka kemiskinan di Banten berada jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,66%. Dan, juga berada jauh di bawah rata-rata kemiskinan di Pulau Jawa yang mencapai angka 8,79%.

“Angka kemiskinan di Provinsi Banten September 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Maret 2018 yang berada pada angka 5,24% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 661,38 ribu. Namun tidak signifikan, hanya mengalami kenaikan 0,01 poin,” katanya saat melakukan konferensi pers di kantornya, KP3B, Kota Serang, Selasa (15/01/2019).

Menurutnya, penambahan hanya sebesar 0,01 poin atau sebanyak 7,38 ribu penduduk. Hal ini dipengaruh dari perubahan garis kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan).

Selama Maret 2018 – September 2018, disebutkan Agoes, Garis Kemiskinan (GK) di Banten naik dari 4,42 persen, yaitu sebesar Rp 431.069,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 450.108,- per kapita per bulan pada September 2018.

Dengan memperhatikan Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Per September 2018, dibandingakan dengan GKNM yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. GKM masih memiliki peranan besar terhadap GK.

Sumbangan GKM terhadap GK yakni sebesar 71,61%. Angka tersebut memang bisa dikatakan mengalami penurunan jika dibandingkan pada Maret 2018 yakni sebesar 71,66%.

Agoes menyebutkan, ada lima komoditi yang menyumbang garis kemiskinan di perkotaan. Per-September 2018, beras masih berperan paling besar sebagai penyumbang garis kemiskinan baik di perkotaan (19,63%) maupun di perdesaan (23,46%).

Adapun empat komoditi lain yang menyusul untuk penyumbang garis kemiskinan di perkotaan di antaranya rokok kretek filter (11,46%), telur ayam ras (4,19%), daging ayam ras (3,86%), dan mie instan (2,61%). Sementara untuk di perdesaan yakni rokok kretek filter (17,33%), telur ayam ras (3,18%), roti (2,70%),dan kopi bubuk ataupun kopi instan sebesar 2,60%.

Untuk komoditi non makanan Agus menyebutkan, sumbangan pada garis kemiskinan antara di perkotaan maupun perdesaan jenisnya sama. Di perkotaan yakni biaya perumahan (9,30%), bensin 5,15%), listrik (3,71%), pendidikan (1,77%), dan perlengkapan mamdi (1,21%).

Adapun untuk di perdesaan, lima komoditi untuk non makanan diantaranya biaya perumahan (10,84%), bensi (2,54%), listrik (2,05%), biaya pendidikan (1,06%), dan perlengkapan mandi sebesar 1,01%.

Kedalaman dan Keparahan

Agoes menilai, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi Lain yang perlu diperhatikan yakni tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal itu menurut Agoes, sebagai upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, dan menelurkan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin.

Pada periode Maret – September 2018, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) keduanya mengalami peningkatan. Indeks P1 naik dari 0,822 pada Maret 2018 menjadi 0,908 pada September 2018. Demikian pula indeks P2 naik dari 0,196 menjadi 0,250 pada periode yang sama.

“Peningkatan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran Penduduk miskin juga semakin melebar,” kata Agoes.

Agoes mengatakan, jika dilihat menurut daerah, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan di perkotaan, sebaliknya di perdesaan justru meningkat. Di perkotaan
nilai P1 turun dari 0,962 pada Maret 2018 menjadi 0,684 pada September 2018, dan nilai P2 turun dari 0,162 menjadi 0,157 pada periode yang sama. Sementara perdesaan nilai P1 naik 0,385 poin dan nilai P2 naik 0,197 poin.

“Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penduduk miskin di daerah pedesaan semakin terpuruk,” ucapnya.

Agus membeberkan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten selama periode Maret 2018 – September 2018 antara lain, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2018 sebesar 5,89%, sedikit lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekonomi triwulan I 2018 yakni 5,95%. Kedua nilai tukar petani (NTP) September 2018 yakni 99,26 lebih rendah dibanding Maret 2018 yaitu 101,00. Ketiga inflasi pedesaan periode Maret 2018 – September 2016 sebesar 2,70%, lebih tinggi dibandingkan inflasi umum periode Maret 2018 – September 2018 sebesar 1,49%.

Selain itu Agoes mengatakan, di Banten selain angka secara kuantitas sangat rendah, ketimpangan antara penduduk yang berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah dinilai mengalami kondisi sangat baik. Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,367, menurun dibanding pada Maret 2018 yaitu sebesar 0,386.

Mengenai tingkat ketimpangan, Agoes menuturkan bahwa hal ini diukur berdasarkan angka nol sampai dengan 1. Ketika angka ketimpangan bergerak ke angka satu menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi dan sebaliknya. “Angka ketimpangan ini juga bagus, berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,384 yang berada di peringkat ke 11. Angka ketimpangan terendah berada di Provinsi Bangka Belitung yaitu 0,272. Sedangkan angka ketimpangan tertingi berada di Provinsi DI Yogyakarta 0,422,” ujarnya. (eag)

“Angka ketimpangan ini juga bagus, berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,384 yang berada di peringkat ke 11. Angka ketimpangan terendah berada di Provinsi Bangka Belitung yaitu 0,272. Sedangkan angka ketimpangan tertingi berada di Provinsi DI Yogyakarta 0,422,” ujarnya. (eag)

caption foto:
Kepala BPS Provinsi Banten Agoes Soebono memaparkan profil kemiskinan di Provinsi Banten per September 2018