Banten Bebas Daerah Tertinggal

43

“Dengan program pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang terus dilakukan, akhirnya mampu mengentaskan Provinsi Banten khususnya Kabupaten Pandeglang dan Lebak dari status daerah tertinggal.”

Demikian ungkap meluncur dari Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) tanggapi Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kepmendes PDTT) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019.

Kepmendes PDTT Nomor 79 Tahun 2019 mencabut status daerah tertinggal yang terentaskan yang di antaranya adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Gubernur WH menyatakan komitmen kuatnya terhadap peningkatan kualitas infrastruktur di Prvovinsi Banten khusunya di wilayah Banten Selatan.

“Peningkatan kualitas infratruktur jalan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Mendongkrak kemajuan daerah khususnya wilayah selatan yang dikenal sebagai daerah tertinggal,” tegasnya.

Menurutnya, kemajuan yang terjadi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang tersebut di antaranya meliputi peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat dan dukungan fasilitas transportasi umum yang semakin baik serta memperluas akses perekonomian masyarakat.

“Terpenting! Pemenuhan terhadap pelayanan dasar lain seperti pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan melalui program sinergi antara pemerintah kabupaten dengan Pemprov Banten,” tegas Gubernur WH.

“Jalan-jalan kewenangan provinsi yang sebelumnya belum pernah tersentuh pembangunan, telah kami lakukan pembangunan. Jalur kereta doubletrack kini semakin banyak dan sering, pelayanan rumah sakit semakin baik, biaya sekolah gratis. Jadi masyarakat yang sebelumnya terisolir dan sulit memperoleh pelayanan, kini sudah bisa ikut merasakan,” paparnya.

Gubernur Banten tanggapi aspirasi warga saat berkunjung ke Malingping Kabupaten Lebak

Gubernur WH juga menyatakan komitmennya yang akan terus meningkatkan sinergi dan harmonisasi. Tidak hanya dengan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, tapi juga dengan kabupaten/kota lainnya agar kemajuan daerah terus meningkat.

“Sehingga mampu mewujudkan Provinsi Banten sebagai daerah dengan kemajuan tertinggi di Indonesia. Itu harapan kita bersama. Maka tidak ada kata selesai untuk membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Gubernur WH juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang telah bekerja keras melakukan berbagai upaya untuk memajukan daerahnya. Selain itu, ia juga menyampaikan terimakasih atas sinergi yang telah dibangun dengan sangat baik antara Pemkab dengan Pemprov dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Pandeglang dan Lebak.

“Tak lupa, kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat Lebak dan Pandeglang karena mampu bekerjasama secara kooperatif dengan pemerintah agar daerahnya terbebas dari status tertinggal. Sehingga capaian ini menjadi kebanggaan kita bersama, yakni pemerintah dan masyarakat tidak hanya di dua kabupaten tadi, tapi juga seluruh masyarakat Banten,” tegasnya.

Terentaskan

Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak sebelumnya ditetapkan sebagai daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Dalam Perpres tersebut, terdapat 112 dari 23 provinsi se-Indonesia.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Banten, pencopotan status daerah tertinggal dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan hasil pendataan Indeks Desa Membangun (IDM).

Hasil pendataan di kedua kabupaten menunjukkan capaian sangat positif, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang telah menunjukkan kemajuan. Beberapa indikator yang mempengaruhi kemajuan desa dan IDM adalah ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Untuk Kabupaten Lebak, perbandingan dapat dilihat dari jumlah desa dengan berbagai status dari 2018-2019. Desa sangat tertinggal dari 28 menjadi 15 desa, tertinggal dari 229 menjadi 180 desa, berkembang dari 76 menjadi 131 desa, maju dari 7 menjadi 14 desa.

Sementara untuk Kabupaten Pandeglang, untuk desa dengan status sangat tertinggal dari 33 menjadi 11 desa, tertinggal 161 menjadi 136, berkembang dari 119 menjadi 163 desa, maju dari 12 menjadi 15 desa. Sementara untuk desa mandiri masih tetap yaitu berjumlah satu desa.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencabut status dua daerah tertinggal di Banten yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Pencabutan tersebut secara otomatis membebaskan Provinsi Banten dari daerah yang berstatus tertinggal.

Pencabutan daerah tertinggal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019. Dalam keputusan itu terdapat 62 kabupaten dari 23 provinsi yang memperoleh status terentaskan dari status daerah tertinggal. (msa/bah)

Comments are closed.