Proyek Strategis Nasional Prioritas Pemprov Banten

0
107
APBD Provinsi Banten dukung proyek strategis nasional di Provinsi Banten

“Semua Proyek Strategis Nasional (PSN-red) di Provinsi Banten menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Banten. Rata-rata secara umum progres secara fisik sudah 60 persen. Sedangkan pengadaan lahan mencapai 90 persen. Akan terus kami dorong agar realisasinya semakin meningkat dan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Gubernur Banten Wahidin kepada wartawan.

Dalam rangka mempercepat progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Banten, Gubernur Banten melakukan rapat koordinasi bersama bupati/walikota dan unsur pelaksana teknis pembangunan seluruh PSN di Istana Nelayan, Kota Tangerang (Kamis (11/7/2019).

Dari 227 PSN dengan 26 sektor tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Di Provinsi Banten terdapat 13 PSN dalam 7 sektor. Seperti pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Keseluruhan PSN di Banten ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.

“Ada PSN di Banten di antaranya pembangunan beberapa jalan tol, jalur kereta api, waduk Sindangheula dan Karian. Tadi semua kita evaluasi bersama dengan bupati/ walikota yang berwenang pada jalur-jalur lokasi tempat PSN dilakukan. Kita bahas solusinya bagaimana agar progresnya semakin baik,” terang Gubernur

Sebelumnya, pertengahan Maret lalu, saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berkunjung ke Bantendi Kampung Pojok Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang menegaskan bahwa APBD Provinsi Banten cukup untuk mendukung program pemerintah di Provinsi Banten.

“Dari APBD Provinsi Banten, cukup untuk mendukung program infrastruktur,” tegasnya.

Masih menurut Gubernur Banten, jalan nasional di Provinsi Banten juga akan kita tingkatkan. Sinergi Program APBN dan APBD Provinsi Banten, ditunjukkan Gubernur Banten Saat Menteri Keuangan menjelaskan Program Listrik Nasional, di APBD Provinsi Banten juga ada program untuk listrik. Demikian pula untuk peningkatan jalan nasional di Provinsi Banten. Menkeu Sri Mulyani pun mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono menambahkan, semua dikeroyok di dalam satu lokasi. Hal itu membuktikan bahwa program pembangunan infratruktur yang dibangun pemerintah bukan untuk siapa-siapa tapi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan.

Perkembangan proyek strategis nasional di Provinsi Banten. sumber Bappeda Provinsi Banten

Berbasis Penetapan Lokasi

Sementara itu Sekda Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, dalam rangka merespon PSN di Banten, maka kerangka manajemen adminsitratif yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat memastikan agar PSN berjalan sesuai track bersama sehingga perlu memposisikan siapa bertanggungjawab apa.

“Kami sudah mereview PSN berbasis penlok (penetapan lokasi) yang kita sisir, kami tidak ingin ada hambatan di adminsitrasi provinsi dan kabupaten/kota. Maka, kami juga terus upayakan komunikasi dengan nasional bagaimana percepatan ini dapat selesai sesuai target,” paparnya.

Selain itu, lanjut Sekda Pemprov Banten, dalam rapat ini juga dibahas kaitan PSN dengan RPJMD Provinsi Banten dan kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan terjadi harmonisasi.

“Oleh karenanya, perlu dilakukan penyesuaian kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah. Atas kerangka itu, tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan review administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai target,” jelasnya.

“Beberapa yang diriview termasuk jika hambatan yang sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama,” tambah Sekda Pemprov Banten.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov dengan dilakukannya rapat evaluasi progres PSN. Karena pihaknya dapat menyampaikan kendala-kendala yang dialami pemerintah daerah setempat yang membutuhkan peran provinsi maupun pemerintah pusat.

“Sebenarnya secara umum kendala administratif dari pemerintah pusat, dan Pemprov saya yakin mampu memberikan solusi terbaik,” pungkasnya.(msa/bah)