Provinsi Banten Dorong Pembangunan Desa

0
66

“Marilah kita rubah bersama, agar desa-desa yang ada di Provinsi Banten menjadi desa yang berkembang, maju, dan mandiri.”

Demikian ajakan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kepada para kepala desa dan pendamping desa dalam setiap Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten dan Rapat Koordinasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2019 di empat kabupaten di wilayah Provinsi Banten.

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 menyalurkan bantuan keuangan desa Rp 61,9 miliar untuk 1.238 desa di empat kabupaten yakni Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Setiap desa mendapatkan bantuan keuangan desa sebesar Rp 50 juta, naik sekitar 67% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 30 juta.

Melalui bantuan keuangan desa, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pengelolaan potensi ekonomi desa, dan kawasan perdesaan dapat menyerap sebanyak-banyaknya angkatan kerja. Mampu memperbaiki pemerataan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Hal ini sesuai dengan visi dan misi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumi yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 – 2022, visi: Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Barakhlakul Karimah. Serta misi, Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur; dan misi, Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Dasar hukum Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; serta, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2019.

“Pemprov Banten melalui Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Banten di tahun depan sudah merencanakan akan menaikkan jumlah bantuan keuangan desa. Dari semula Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta per desanya. Dengan catatan, peruntukan dan pengaplikasiannya jelas dilaksanakan sesuai kebutuhan desa dan aturan perundang-undangan yang ada,” ungkap Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten dan Rapat Koordinasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2019 se-Kabupaten Serang, di Aula Bappeda Kabupaten Serang.

“Target ke depannya, dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di desa terkait pembangunan infrastruktur desa guna penguatan ekonomi di wilayah desa,” tambah Wagub Banten.

Dijelaskan, dari hasil evaluasi serta keterangan para kepala desa, permasalahan yang dihadapi pemerintah desa adalah mengenai infrastruktur. Sehingga mengelola perencanaan dan pelaksanaan secara baik dan benar menurut aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa cukup penting.

Target Desa Mandiri

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bahwa fokus pembangunan ada di tingkat desa. Ada beberapa program dimana desa-desa di Provinsi Banten dimaksimalkan menjadi desa berkembang. Dari desa berkembang menjadi desa mandiri. Juga memaksimalkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.

Dari RJPMD tahun 2017 – 2022, Pemprov Banten melihat dan mengidentifikasi terkait dengan masalah ketimpangan pembangunan yang ada di Provinsi Banten yang memang berada di wilayah perdesaan. Fokus permasalahannya adalah mengembangkan wilayah perdesaan menjadi wilayah yang mandiri.

Menurut Wagub Banten, setiap saat Pemprov Banten menyerap aspirasi dari para kepala desa, bagaimana proses pembangunan yang ada di desa masing-masing. Rata-rata menyampaikan bagaimana Pemprov Banten bisa ikut andil dalam pembangunan yang ada di desa. Salah satunya terkait pembangunan infrastruktur. Rata-rata sebagian besar di desa jalan-jalannya masih rusak dan pembangunannya masih belum maksimal.

Dengan alokasi bantuan keuangan desa, diharapkan permasalahan yang ada di desa sedikit demi sedikit bisa diantisipasi.

Target Pemprov Banten, bagaimana desa-desa di Provinsi Banten menjadi desa mandiri sehingga pola perencanaan pembangunan yang diterapkan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Banten maupun Pemerintah kabupaten/ kota bisa berdampak positif bagi antisipasi kesenjangan pembangunan insfrastruktur yang ada di perdesaan.

Berdasarkan hasil evaluasi Pemprov Banten, dana bantuan Gubernur (Pemprov Banten) sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi pembangunan yang ada di desa. Mengkombinasikan peruntukan dana desa dengan dana bantuan Pemprov Banten untuk memaksimalkan pembangunan desa.

Hasil dari bantuan keuangan bagi pemerintah desa diharapkan menghasilkan input positif, baik bagi pembangunan dan penguatan pemberdayaan perekonomian desa. Pembangunan desa berkontribusi dan dapat mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di Kabupaten Serang maupun secara luas di Provinsi Banten.

“Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini, seluruh kepala desa agar dapat menghasilkan kontribusi positif untuk pembangunan di perdesaan yang ada menjadi desa-desa yang mandiri,” imbuh Wagub.

Pada kesempatan lain, Wagub Banten mengungkapkan bahwa hasil evaluasi Pemprov Banten terkait dana bantuan keuangan dari Gubernur (Pemprov) kepada pemerintah desa sangat bermanfaat bagi desa. Hal ini disampaikan dalam saat Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten dan Rapat Koordinasi Perkembangan Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Pandeglang di Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang.

Konsep pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemprov Banten telah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017-2022. Dalam program prioritas, di antaranya memprioritaskan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk memajukan wilayah perdesaan yang ada di Provinsi Banten.

“Dari konsep RPJMD Pemprov Banten yang bersinergi dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang, terkait dengan penguatan pertumbuhan perekonomian di wilayah perdesaan melalui program P3MD. Setelah nantinya memiliki desa yang sudah mandiri tentunya kita memiliki peta wilayah perdesaan yang kuat, baik dari sektor insfrastruktur, pelayanan publiknya, serta fasilitas pemberdayaan masyarakatnya. Nantinya, akan berdampak kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di Kabupaten Pandeglang maupun secara keseluruhan di Provinsi Banten,” jelasnya.

“Dengan bantuan keuangan yang telah dialokasikan, minimal fasilitas pelayanan yang ada di Provinsi Banten umumnya dan khususnya Kabupaten Pandeglang ke depannya akan lebih baik lagi,” harap Wagub Banten.

Pengeloalaan dana bantuan keuangan harus sesuai dengan aturan dan standar operasinal prosedur yang berlaku. Kepala desa dituntut mengefektifkan program pembangunan yang diberikan pemerintah untuk berhasil. Melaksanakan tugas atau penggunaan dana bantuan keuangan sesuai dengan aturan yang ada.

“Marilah kita rubah bersama-sama agar desa-desa yang ada di Provinsi Banten menjadi desa yang berkembang, maju dan mandiri,” ajak Wakil Gubernur Banten kepada para kepala desa dan pendamping desa se-Kabupaten Lebak dalam Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Rapat Koordinasi Perkembangan Desa Tahun 2019 Se-Provinsi Banten di Gedung Multatuli Sekreatariat Daerah Kabupaten Lebak.

Dijelaskan, pembangunan yang direncanakan oleh Pemprov Banten telah dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2017 – 2022. Dalam poin program prioritas, di antaranya memprioritaskan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) untuk memajukan wilayah perdesaan yang ada di Provinsi Banten.
Dalam kaitan pengembangan wilayah perdesaan, Pemprov Banten memprioritaskan pengembangan desa tertinggal menjadi desa berkembang. Dari desa berkembang menjadi desa yang mandiri. Kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemprov Banten maupun pemerintah kabupaten berkesinambungan untuk menguatkan pembangunan yang ada di wilayah perdesaan.

“Pemprov Banten sudah menganggarkan secara khusus anggaran untuk penguatan pembangunan yang ada di desa. Apabila target pembangunan perpustakaan desa tercapai di tahun 2019, maka ke depannya bantuan keuangan pemerintah desa dari pemprov dari semula Rp 50 juta bertambah menjadi Rp 100 juta,” tegas Wagub.

Diharapkan, dana bantuan keuangan pemerintah desa dimaksimalkan dan diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur desa dan pengembangan penguatan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pendamping Desa

Pendamping desa hadir bukan untuk menyaingi kepala desa, tetapi untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan penerimaan bantuan. Mulai dari pengajuan proposal, proses pencairan, penggunaan bantuan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dipastikan dilakukan dengan baik dan benar dengan mengacu kepada peraturan yang ada.

“Oleh karena itu, sinergitas keduanya sangat diperlukan sehingga hasil yang diharapkan dapat dicapai sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat,” tegas Wagub Banten.

Ditambahkan, dalam melaksanakan tugas yang terpenting harus bersandar pada aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Pelaksanaan SOP, untuk menghindarkan kepala desa dari masalah hukum.

“Proses ini akan kami kawal. Agar dana bantuan keuangan pemerintah desa digunakan sebaik-baiknya sesuai aturan dan kebutuhan masing-masing desa,” tegas Wagub Banten.

Wagub Banten juga menjanjikan kenaikan honorarium bagi pendamping desa jika kontribusi pendamping desa baik dan mengalami perubahan yang signifikan. Pendampingan terhadap kepala desa pada pelaksanaan proses bantuan. Mulai dari pengajuan proposal, proses pencairan, penggunaan bantuan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik dan benar yang mengacu sesuai peraturan yang ada.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Provinsi Banten Enong Suhaeti mengungkapkan, dilaksanakannya sosialisasi adalah memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang rencana Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten yang akan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa se-Provinsi Banten. Tujuannya: agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan, mulai dari pengajuan proposal, proses pencairan, penggunaan bantuan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan baik dan benar serta mengacu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak) yang ada.

“Sehingga hasil yang diharapkan dapat membangun bagi kepala desa dan aparatur desa dalam tugas mengelola bantuan keuangan desa. Agar dalam pembangunan bantuan keuangan desa tertib secara administrasi dan tidak melakukan penyimpangan,” jelasnya. (msa/ery)