Pemprov Banten Tambah Penerima Jamsosratu

0
44

Sebanyak 50 ribu rumah tangga disasar Pemerintah Provinsi Banten melalui Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) di tahun 2019. Tahun 2018, penerima program ini sebanyak 30 ribu rumah tangga sasaran (rts).

Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Banten. Merupakan bentuk komitmen Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten.

“Program Jamsosratu merupakan program replikasi dari program keluarga harapan (PKH). Ini tentunya merupakan sebuah komitmen Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk bersinergi dengan pemerintah pusat,” jelas Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana saat ditemui dikantornya (16/01/2019).

Dikatakan, program Jamsosratu merupakan program yang tidak mencakup secara otomatis seluruh warga miskin. Bantuan yang diterima memiliki syarat dan komitmen bagi para penerima manfaat yang harus dipenuhi.

“Para penerima manfaat harus menyekolahkan anak-anaknya yang dalam usia sekolah. Kalau ada keluarga yang balita harus dipenuhi imunisasinya. Begitupun dengan keluarganya ada yang hamil, persalinannya harus menggunakan persalinan tenaga kesehatan (linakes),” ujarnya.

Nurhana menuturkan, dari komponen-komponen tersebut, Jamsosratu berupaya mengurangi kemiskinan di Banten dengan meningkatkan derajat kesehatan, maupun pendidikan dari para penerima manfaatnya.

Ia menyebutkan pada 2018, jumlah rumah tangga sasaran sekitar 30.000 dengan bantuan sebesar Rp1.660.000,- /tahun. Pengalokasiannya sendiri diberikan maksimal sebanyak 3 tahap.

“Multiplayer effect dari program ini sangat besar, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan kesejahteraan sosialnya,” katanya.

Ia mengungkapkan, pada 2019 sebagai wujud komitmen Gubernur Banten dan Wakil Gubernur, program tersebut akan ditingakatkan mulai dari besaran dana bantuan yang diterima, dan jumlah penerima yang dari 30.000 menjadi 50.000 rumah tangga sasaran (RTS).

“Ini sangat luar biasa sekali dan menunjukan komitmen beliau (Gubernur Banten) dalam proses penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.

Nurhana mengatakan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, bahwa angka kemiskinan di Banten menurun. Bahkan untuk tingkat kemiskinan terendah, Banten berada diperingakat keenam di Indonesia yakni sekiatar 5,25%. Hal ini tentunya jauh dari angka rata-rata secara nasional yakni sekitar 9,66%.

“Mau tidak mau, atau suka tidak suka, program dari pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur melalui Jamsosratu sudah berperan dalam menurunnya angka ke miskinan,” tegasnya.

Dongkrak IPM Adapun untuk mengetahui persentase sumbangsih, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten menyebut, program Jamsosratu dan PKH menyumbang penurunan angka kemiskinan, tentunya harus dilakukan dilakukan penelitian. Kendati demikian, ia menyadari bahwa Dinsos tidak berwenang untuk melakukan penelitian tersebut, karena penelitian harus dilakukan melalui balitbank di Bappeda.

“Sebetulnya Dinas Sosial ingin juga melakukan penelitian-penelitian semacam itu. Artinya untuk mengetahui berapa persen program-program kemiskinan dalam penurunan angka kemiskinan,” ucap Nurhana.

Ia membeberkan, dulu pernah dilakukan penelitan semacam itu dari Universitas Indonesia (UI). Tetapi hasilnya tidak dipublikasikan, lantaran hanya untuk kepentingan penelitian akademik.

“Jadi program-program kemiskinan. Seperti Jamsosratu dan PKH itu berperan sekitar 0,1% dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM),” katanya.

Nurhana menerangkan, pada saat itu program Jamsosratu belum menggelontorkan bantuan sosial dengan skala besar. Tetapi hasil penelitian UI mencatat sekitar 0,1% mendongkrak indeks pembanguna manusia (IPM). Namun apabila menurut Bappenas, untuk meningkatkan IPM itu membutuhkan anggaran sebesar 1,3 triliun.

“Sebetulnya dukungan penuh terhadap program Jamsosratu dari pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini sudah tepat, dan sangat ditunggu oleh masyarakat,” ujarnya. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten mengatakan, untuk program Jamsosratu maupun PKH. Ada amanat Peraturan Menteri Sosial bahwa anggaran penunjang dari APBD provinsi maupun kabupaten itu harus minimal 5% dari bantuan alokasi PKH yang dialokasikan untuk daerah tersebut.

“Misalkan Provinsi Banten saat ini alokasi hanya sampai Rp 585 miliar untuk 310.000 keluarga penerima manfaat. itu bisa 5% dari 500 miliar. Minimal APBD Provinsi yang memberikan dukungan sebesar Rp 25 miliar,” katanya.

Kendati demikian, Nurhana mengaskan, hal itu bukan berarti pihaknya ingin sepenuhnya Rp 25 miliar. Artinya itu hanya ketika Provinsi Banten ingin menganggarkan lebih untuk menunjang program PKH agar lebih masif dan lebih cepat akselerasinya dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk suntikan bantuan dana sendiri, payung hukumya telah tercantum dalam Permensos nomor 1 tahun 2018 pasal 57.

“Mungkin ini bisa jadi perhatian kita semua. Dinas Sosial selalu mengusulkan untuk meningkatkan anggaran penunjang program-program jaminan sosial keluarga,” ungkapnya.

Kepala Dinsos Banten menyebutkan, di daerah seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang pihaknya memberi porsi bantuan lebih besar karena kecenderungan angka kemiskinannya masih tinggi. Selain itu untuk Kota Tangerang pun diberi dua kali lipat peningkatan bantuannya dari awal hanya sekitar 1.000 menjadi 3500 rumah tangga miskin.

“Itu yang menunjukkan bahwa komitmen Pak Gubernur sangat tinggi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan,” katanya. “Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Banten ingin membantu sebanyak mungkin warga miskin. Tentunya untuk anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Begitu pesan Pak Gubernur (Wahidin Halim) kemarin saat rapat koordinasi di Bappeda,” ungkap Nurhana.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Banten sangat berkomitmen untuk sebanyak mungkin memberikan manfaat kepada warga masyarakat yang kurang mampu.

Terpisah,Kasi Jamsoskel Dinsos Provinsi Banten, Budi Darma Sumapradja menuturkan, jumlah RTS 2019 masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten ditambah ialah.”Kota Tangerang 2.980, Kabupaten Tangerang 3.050, Kota Tangsel 1.002 Kota Serang 5.496, Kota Cilegon 1.936 Kabupaten Serang 11.500, Kabupaten Pandeglang 12.688, Kabupaten Lebak. 11.348, total se Provinsi Banten menjadi 50.000 RTS,” tuturnya. (eag)

JAMSOSRATU BANTEN
TAHUN 2013-2018

JAMSOSRATU merupakan replikasi dari program Kementerian Sosial yaitu Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan Keberdayaan dan keberfungsian Sosial Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan berupa pemberian bantuan sosial uang bersyarat dimana Rumah Tangga Sasaran (RTS) Jamsosratu wajib mengakses layanan Failitas Kesehatan (Faskes) dan Fasdik (Fasilitas Pendidikan).

TUJUAN KHUSUS

  1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTS;
  2. Terpenuhinya kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan RTS.
  3. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTS;
  4. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita RTS;
  5. Meningkatkan aksesibilitas dan motivasi RTS terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan;
  6. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi RTS yang pencari nafkah utamanya notabene bekerja pada sektor informal.
  7. Meningkatkan kemampuan RTS dalam menghadapi masalah yang mendesak melalui investasi dalam bentuk tabungan;
  8. Membangun dan mengembangkan modal sosial (social capital), seperti kepercayaan, jaringan, dan kegotong-royongan melalui kelompok dan pendampingan.

MANFAAT

  1. Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran melalui Bantuan Tunai Bersyarat.
  2. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui:
    a. Peningkatan kualitas kesehatan atau nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect anak keluarga miskin).
    b. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect).
  3. Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya.
  4. Mengurangi pekerja anak.
NoTahunRumah Tangga
Sasaran (RTS)
Alokasi Bantuan
(Rp.)
120132.0003.000.000.000
2201430.00045.000.000.000
3201549.000110.250.000.000
4201654.000121.500.000.000
5201748.150108.337.500.000
6201829.41248.970.980.000
Jumlah437.058.480.000

TUJUAN UMUM

  1. Meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS);
  2. Mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan;
  3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
  4. Berubahnya perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan RTS.