Membangun Manusia Banten, Tidak Sekedar Kejar Indeks

0
75
Gubernur Banten Wahidin Halim langsung berikan solusi, menjawab keresahan masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi

United Nation Development Programme (UNDP) dalam Global Human Development Report (1990) mendefinikan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk.

Perluasan pilihan ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki manusia untuk bekerja, menikmati kehidupan serta aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Seperti kebudayaan, sosial, dan politik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, pembangunan manusia di Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2018 mencapai 71,95, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 71,42.

Capaian nilai indeks itu menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Banten pada level atau kategori tinggi. Meningkatnya IPM Provinsi Banten juga terjadi pada seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Banten. IPM tertinggi di Kota Tangerang Selatan sebesar 81,17. IPM terendah di Kabupaten Lebak sebesar 63,37.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Antara lain: pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis. Selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, data IPM juga digunakan sebagai salah satu penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kategori tinggi diperoleh Provinsi Banten sejak tahun 2015,” ungkap B Kabid Neraca Wilayah pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Budi Prawoto.

Dijelaskan, peningkatan IPM di Provinsi Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Pertumbuhan tertinggi pada komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP) sebesar Rp 12 juta. Sedangkan pertumbuhan terendah pada komponen Umur Harapan Hidup (UHH) 69,64 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,85 tahu. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,62 tahun.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom menyatakan, capaian IPM tahun 2018 lebih tinggi 0,18 poin dari yang ditargetkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Banten tahun 2018.

Menurutnya, capaian IPM bisa menjadi indikasi kebijakan dan program pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur Banten. Terutama kebijakan gratis biaya berobat bagi yang tidak mampu, pendidikan gratis untuk pendidikan menengah dan khusus, serta pembangunan infrastruktur dalam tahun terakhir.

Kebijakan itu mampu dongkrak angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah serta daya beli masyarakat Provinsi Banten.

Pembangunan manusia di Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau percepatan dengan pertumbuhan IPM 0,74 persen.

Pencapaian pembangunan manusia Banten di tahun 2018 masih lebih baik dibandingkan DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kondisi yang demikian ditandai oleh pertumbuhan angka IPM nya yang menempati urutan keempat di Jawa. Besaran angka dan peringkat IPM Banten, hanya kalah dari DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Menurut BPS, ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemprov Banten untuk meningkatkan kinerja dalam meraih IPM. Di antaranya, capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat harus diperbaiki kembali. Hal ini karena, capaiannya bukan saja berada pada peringkat terbawah di Jawa, bahkan masih lebih rendah dari rata-rata Nasional.

Selanjutnya, capaian pada dimensi pengetahuan, khususnya pada komponen Harapan Lama Sekolah, harus terus ditingkatkan. Dalam jangka panjang, capaian tersebut dapat mempengaruhi capaian komponen Rata-rata Lama Sekolah. Capaian Harapan Lama Sekolah Banten sendiri masih berada pada peringkat keempat di Jawa dan lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional.

Program Unggulan

Sejak awal, pasangan Gubernur Banten Wahidin Halim dan wakil Andika Hazrumy, memiliki tiga program andalan atau unggulan untuk membangun Provinsi Banten. Yaitu pendidikan gratis, jaminan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Banten Wahidin Halim langsung berikan solusi, menjawab keresahan masyarakat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan sistem zonasi.

Dalam satu kesempatan, Gubernur Banten menyatakan program pendidikan gratis untuk orang-orang yang sangat membutuhkannya. Program yang hadir untuk para orang tua yang memberikan pendidikan yang baik bagi anak. Namun kurang mampu secara materi.

“Di sanalah pemerintah harus hadir,” tegas Gubernur WH.

Sejatinya, pendidikan gratis sampai tingkat menengah di Provinsi Banten berjalan mulai awal Tahun 2017. Dasarnya, pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang itu, pengelolaan SMA/SMK/SKH Negeri dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pemprov Banten melaksanakan program pendidikan gratis dengan landasan Peraturan Gubernur Banten No. 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Khusus Negeri.

Bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) Provinsi Banten untuk SMA/SMK hanya Rp 900 ribu per siswa. Pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 2,1 juta per siswa untuk SMA dan Rp 2,4 juta persiswa untuk SMK. Pada tahun 2019 naik menjadi Rp 4 juta. Ditambah anggaran BOS pusat menjadi Rp 5,4 juta.

Di bidang kesehatan, Pemprov Banten pada tahun 2019 mengalokasikan anggaran UHC (universal health converage). Gubernur Banten hendak mengulang keberhasilan program kesehatan gratisnya semasa menjabat Walikota Tangerang bisa diterapkan di tingkat Provinsi Banten. Saat itu, KTP Kota Tangerang berlaku sebagai alat untuk bisa mendapatkan kesehatan gratis. Sehingga nantinya kabupaten/ kota di Provinsi Banten bisa untuk mendapatkan kesehatan gratis.

Namun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak mengijinkan program itu. Alasannya bertentangan dengan Udang-undang Jaminan Kesehatan Nasional (UU JKN), dimana semua bantuan pemerintah harus ikut kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Pada tahun 2019, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran Rp 300 miliar itu untuk 855 ribu lebih penduduk Banten yang belum terdaftar di BPJS kesehatan atau tidak mampu.

“Masih ada 1,7 juta lebih penduduk Banten yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Insya Allah untuk masyarakat yang tidak mampu kita siapkan anggarannya di tahun 2019,” Gubernur WH.

Di bidang infratruktur, dalam rangka memenuhi target jalan berstatus mantap tahun 2020, pada tahun anggaran 2019 akan dilaksanakan pembangunan jalan sepanjang 75,78 km. Untuk pembangunan jalan di wilayah utara sepanjang 22,68 km. Untuk pembangunan jalan di wilayah selatan sepanjang 53,1 km serta pembangunan empat jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

“Masih ada sekitar 75,78 kilometer jalan provinsi yang harus dibangun. Selain itu sarana dan prasarana sumber daya air, dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp 1,17 triliun,” tegas Gubernur Banten.

Selain itu, lanjutnya, adalah peningkatan kualitas infrastruktur kawasan kumuh seluas 42,94 hektare yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan dalam alokasi belanja langsung.

Pembangunan infrastruktur Provinsi Banten juga mendapatkan dukungan dari pusat. Pada tahun 2019, anggaran infrastruktur kerakyatan yang dialokasikan pemerintah pusat bagi Provinsi Banten naik menjadi Rp 288,7 miliar. Pada tahun 2018 dana yang disalurkan pemerintah pusat untuk program serupa senilai Rp 249,4 miliar.

Ada tujuh program infrastruktur yang dikerjakan bersama masyarakat. Seperti irigasi dan jembatan gantung. Itu paling banyak di Banten karena Banten memang membutuhkan jembatan gantung,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (15/3/2019).

Di Provinsi Banten terdapat 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam 7 sektor. Seperti pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Keseluruhan PSN di Provinsi Banten ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.

Membaca IPM

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Antara lain: pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990.Pada tahun 2010 mengalami revisi metode penghitungannya (IPM Metode Baru). BPS mengadopsi metodologi baru penghitungan IPM ini sejak tahun 2014 dan telah dilakukan backcasting sampai ke angka IPM tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran adalah sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (dalam tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Dengan paritas daya beli dihitung menurut harga-harga yang berlaku di Jakarta Selatan, sehingga nilai Pengeluaran per kapita disesuaikan ini memiliki keterbandingan dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Sepanjang periode 2010 hingga 2018, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,14 tahun. Selain itu, pertumbuhan UHH nya dalam setahun terakhir ini mengalami peningkatan, meskipun secara keseluruhan dalam rentang periode 2010-2018 cenderung melambat.

Adapun Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2018 ini, mencapai 69,64 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2018 dapat berharap untuk hidup sampai usia 69 tahun 8 bulan.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Ada keterkaitan antara kedua indikator ini, yakni peningkatan angka Harapan Lama Sekolah dalam jangka panjang akan menaikkan angka Rata-rata Lama Sekolah.

Selama periode 2010 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah telah meningkat sebanyak 1,83 tahun (Gambar 3). Meningkatnya Harapan Lama Sekolah ini menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan di Banten. Kondisi yang demikian sekaligus juga menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang dapat bersekolah. Sayangnya, selama setahun terakhir ini peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, relatif lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2018 telah mencapai 12,85 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2018, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA

Sementara itu Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2018 telah mencapai 8,62 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2018 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Hanya saja dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, yang direpresentasikan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (harga konstan 2012). Pada tahun 2018 ini, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat Banten mencapai 12,0 juta per tahun, bertambah 1,2 juta rupiah dibandingkan tahun 2010. Dengan demikian, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan selama periode delapan tahun terakhir ini rata-rata tumbuh 1,35 persen per tahun.(msa/berbagai sumber)