Banten Perangi Korupsi

0
39
Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Forkopimda Banten saat Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Tinggi Banten

Semenjak mengemban amanah sebagai orang nomor satu di Provinsi Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim konsisten untuk mewujudkan Provinsi Banten yang Bebas Korupsi. Pencegahan korupsi menjadi salah satu perhatiannya seiring dengan misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Langkah ini menjadi momentum bersama seluruh aparatur hukum, pemerintah dan masyarakat untuk bersama memberantas dan memerangi korupsi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten.”

Ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi atas dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten (14/2/2019).

Ditegaskanya, pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi adalah semata-mata untuk menjaga negeri ini tetap makmur dan masyarakat semakin sejahtera.

“Pemberantasan korupsi telah menjadi kesepakatan bersama baik dari pemerintah, aparat penegak hukum dan terutama masyarakat. Maka harus diwujudkan oleh bersama, harus punya semangat bersama yang kuat,” tambah Gubernur Banten.

Gubernur Banten mengungkapkan, semangat itu telah dituangkan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi di internal Pemprov Banten. Sejak tahun 2012, Pemprov Banten bekerjasama dengan Kejati, Kepolisian, dan BPK untuk membersihkan Provinsi Banten dari kasus-kasus korupsi dan akan terus berjalan.

Untuk pengendalian internal, Pemprov Banten memiliki Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat dan bekerjasama dengan para auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pencegahan dini terjadinya penyalahgunaan anggaran.

“20 personil BPKP kita perbantukan di Provinsi Banten. Cuma ada di Provinsi Banten (melibatkan BPKP-red), yang lain (daerah-red) nggak ada. Memang kurang jumlahnya (personil-red), tapi kita operasionalkan mereka dengan aktif di sini. Untuk itu, Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) kita juga satu-satunya di Indonesia yang gunakan. Perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan tata keuangan sudah terintegrasi. Jadi nggak bisa main-main,” papar Gubernur Banten.

Dari pencanangan zona integritas, diharapkan mampu menjadi motivasi untuk mendorong seluruh pihak segera menuntaskan persoalan-persoalan korupsi di Provinsi Banten.

Kepala Kejati Banten Happy Hadiastuty menjelaskan bahwa pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini merupakan bentuk kesungguhan Kejati Banten bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Provinsi Banten untuk mewujudkan instansi dengan para aparatur yang berintegritas dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat hukum.

“Harus diakui bahwa masih ada oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak sesuai dengan tata kerja Kejaksaan. Inilai yang menjadi kendala tercapainya pembangunan Zona Integritas. Maka, penerapan pembangunan Zona Integritas ini adalah salah satu formulasi yang tepat untuk membangkitkan wibawa aparat hukum khususnya Kejaksaan, dalam mewujudkan good governance dengan melaksanakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kembali meraih kepercayaan publik,” tutup Happy.

Tingkatkan Akuntabilitas

Pemprov Banten melanjutkan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Pemprov Banten.

“MoU ini adalah lanjutan dari MoU sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, baik kinerja keuangan maupun non keuangan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ungkap Sekda Banten Al Muktabar membacakan sambutan Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Terima kasih kepada pimpinan BPKP beserta jajarannya atas dukungan dan kerjasama dengan menempatkan personil BPKP sebagai Satgas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar bersama Kepala BPKP Ardan Adiperdana usai penandatanganan MoU lanjutan antara Pemprov Banten dengan BPKP

Pembentukan Satgas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemprov Banten dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP menjadi level 3 pada tahun 2019 dan maturitas SPIP menjadi level 4 pada tahun 2020.

Sebagai bentuk apresiasi serta bentuk komitmen Pemprov Banten terhadap pentingnya pengawasan dan dalam rangka memudahkan koordinasi antara Pemprov BAnten dan BPKP, Gubernur Banten akan menyediakan lahan dan gedung kantor untuk perwakilan BPKP Provinsi Banten.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten atas kepercayaan Gubernur Banten kepada BPKP dalam rangka membangun pemerintahan yang akuntabel terutama dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Kepala BPKP Ardan Adiperdana .

Dijelaskan, BPKP mendapatkan tugas meningkatkan akuntabilitas dengan menjadi pembina sistem keuangan intern, pembina peningkatan kapasitas pengawas intern pemerintah, serta pengawas intern pemerintah dalam penugasan presiden.

“Kami sangat mendukung Pemprov Banten untuk mencapai level 4 SPIP dan level 3 di APIP. Bukan sekedar label. Tapi menunjukkan pemda punya kapabilitas dan kapasitas dalam sistem yang mencegah terjadinya penyimpangan. Setelah melalui proses yang cukup panjang,” tegas Kepala BPKP.

“Terimakasih Pak Gubernur Banten yang membantu BPKP menyediakan lahan dan akan membangunkan gedung BPKP di Banten. Hal ini menunjukkan niat beliau untuk menjaga akuntabilitas di Provinsi Banten,” tambahnya.

Sebagai informasi, Satgas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemprov Banten membantu Pemprov Banten dalam hal: Peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah); Peningkatan kualitas maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Pemerintah); Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam mempersiapkan implementasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyelesaian tindaklanjut hasil audit BPK; Peningkatan kualitas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); Peningkatan kualitas Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; Peningkatan kualitas SDM pemerntah daerah terutama para bendahara, tenaga akuntansi, dan pengelolaan aset; serta, Membantu melakukan audit review, probity audit, dan evaluasi atas program kegiatan pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun Satgas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemprov Banten melaksanakan, antara lain: Audit operasional atas OPD-OPD yang strategis; Pendampingan review LKPD; Pendampingan imprlemntasi SPIP; Melaksanakan probity audit dan pendampingan proses pengadaan barang dan jasa; Melaksanakan review pemilihan penyedia yang terindikasi KKN; Review atas akuntabilitas penanggulangan msa tanggap darurat bencana tsunami dan Provinsi Banten; serta, Memberikan masukan pada rapat yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun OPD.

KAD Antikorupsi Banten

Upaya lainnya, Pemprov Banten bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi Banten untuk mendorong semangat dan memberdayakan antikorupsi dengan melibatkan pelaku usaha di Provinsi Banten.

Pembentukan KAD Antikorupsi Banten berlangsung di Gedung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten (26/02/2019). Tidak hanya Pemprov Banten dan KPK RI, pembentukan KAD Antikorupsi Banten melibatkan asosiasi profesi atau pelaku usaha di Provinsi Banten.

Pembentukan Komisi Advokasi Daerah Antikorupsi merupakan upaya pemberdayaan dan semangat mendorong antikorupsi. Komisi ini melibatkan pembuat kebijakan dan pelaku usaha di tingkat daerah. Keberadaannya turut mendorong terbentuknya pembuat kebijakan dan pelaku usaha daerah yang profesional dan jujur.

Dalam pembentukan KAD Banten dan kode etiknya ini, Pemprov Banten diwakili Inspektur Provinsi Banten Kusmayadi. Sedangkan KPK RI diwakili Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Ariz Dede Arham.

Pembentukan KAD Antikorupsi menurut Ariz Dede Arham bagian dari Program Profit (profesional integritas) KPK RI. Salah satu programnya adalah membuat forum komunikasi antara pelaku usaha dengan regulator. Program ini berkaitan pula dengan kemudahan berusaha di daerah.

“Di tahun 2019 ini, Alhamdulillah terus berproses. Pelaku usaha dan regulator cukup nyaman untuk menyampaikan permasalahan masing-masing pihak sehingga semakin terbuka dan transparan. Sehingga bisa menyusun rencana aksi bersama didampingi oleh KPK,” paparnya.

Dijelaskan, dari rencana aksi bersama, nantinya ada juga sosialisasi pidana korporasi. Karena kini yang bisa dipidana tidak hanya pribadi, tapi juga korporasi. Dalam KAD Antikorupsi Banten, nanti juga bakal ada tim perumus kode etik. Sehingga rumusan kode etik yang disepakati bisa menjadi pegangan para pelaku usaha dan regulator.

“KAD Antikorupsi Banten fokus pada penyediaan barang jasa dan perijinan. Berdasarkan statistik KPK, di Provinsi Banten dua area ini yang rentan,” tambah Ariz.

“Sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor swasta, Pemprov Banten sangat mendukung. karena korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor yang lain,” ungkap Inspektur Provinsi Banten Kusmayadi.

Turut hadir dalam pembentukan KAD Banten dan kode etik: Kadin Provinsi Banten, Kadin kabupaten/kota se Provinsi Banten, Apindo Provinsi Banten, Hipmi Provinsi Banten, Gapensi Provinsi Banten, GP Farmasi Provinsi Banten, Gapeksindo Provinsi Banten, Inkindo Provinsi Banten dan REI Provinsi Banten. (msa/bah/jak)